IPPGA Group Susun Peta Kerja Profesi PPGA di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di Indonesia mulai didorong memiliki peta kerja yang lebih terstruktur. Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan The Indonesia PPGA Playbook sebagai fondasi awal untuk memetakan pengetahuan, keterampilan, dan cara kerja praktisi PPGA di tengah dinamika kebijakan, politik, dan kepentingan bisnis.

The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy terdiri atas sembilan bab dan dilengkapi lampiran operasional. Buku panduan tersebut memetakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan praktisi PPGA dalam membaca dinamika kebijakan publik, politik, kekuasaan, serta kepentingan bisnis di Indonesia.

Peluncuran tersebut berangkat dari kebutuhan terhadap peta kerja bagi profesi PPGA yang berkembang, tetapi belum memiliki rujukan pengetahuan dan praktik yang terstruktur. IPPGA Group menempatkan buku panduan tersebut sebagai langkah awal untuk membangun pusat pengetahuan dan keterampilan bagi profesi PPGA di Indonesia.

Praktisi Public Policy & Government Affairs dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Arief Budiman, mengatakan penguatan profesi PPGA tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah, dan praktisi diperlukan untuk membangun profesi tersebut secara lebih kuat.

“Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisan tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia,” ujar Arief dalam siaran pers, Kamis (27/8/2026).

Menurut Arief, keterlibatan dunia akademik penting untuk membangun dasar keilmuan sekaligus menyiapkan regenerasi praktisi PPGA. Ia menilai perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk mengenalkan profesi tersebut kepada generasi berikutnya.

“Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda. Kita perlu memastikan generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu paling strategis untuk itu,” tambahnya.

Arief menjelaskan, PPGA bukan hanya berfungsi ketika perusahaan menghadapi persoalan dengan pemerintah atau risiko kebijakan. Fungsi tersebut perlu berjalan lebih awal dengan membaca perubahan kebijakan, politik, regulasi, serta berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

Dalam buku panduan tersebut, fungsi PPGA dipetakan melalui lima pilar yang saling berkaitan, yakni keuntungan, kepastian, keamanan, keberlanjutan, dan stabilitas.

Pilar keuntungan berkaitan dengan kontribusi PPGA terhadap keberlangsungan usaha dan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Sementara pilar kepastian mencakup kemampuan memahami arah kebijakan pemerintah, proses legislasi dan regulasi, hingga perencanaan pembangunan.

Pilar keamanan berkaitan dengan perlindungan perusahaan dari risiko hukum, sosial, dan politik yang dapat mengganggu kegiatan operasional maupun investasi. Adapun pilar keberlanjutan mencakup pembangunan reputasi serta hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan pemangku kepentingan pemerintahan.

Sementara itu, pilar stabilitas menuntut praktisi PPGA mampu membaca dinamika politik nasional dan daerah, kepentingan berbagai aktor pemerintahan, serta perkembangan politik dan ekonomi global yang dapat berdampak terhadap dunia usaha.

“Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan,” tegas Arief.

Menurut Arief, kebutuhan terhadap profesi PPGA akan tetap ada selama terdapat interaksi antara dunia usaha, kebijakan publik, dan politik dalam sistem demokrasi. Karena itu, penguatan profesi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Selama pemerintahan Republik Indonesia berdiri, bisnis dan kebijakan politik akan selalu berinteraksi. Karena itu, profesi ini akan selalu diperlukan. Penguatannya adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok industri atau satu asal investasi baik dalam atau luar negeri,” pungkasnya.

The Indonesia PPGA Playbook disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi. IPPGA Group menyatakan buku panduan tersebut masih akan dikembangkan melalui penelaahan sejawat serta kolaborasi dengan praktisi dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk unsur pemerintahan dan politik.

IPPGA Group merupakan komunitas praktisi Public Policy & Government Affairs di Indonesia yang berfokus pada penguatan profesi, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta regenerasi jejaring praktisi PPGA lintas industri.