Maruarar Ungkap Kuota Rumah Subsidi FLPP Naik Signifikan, Tembus 350 Ribu Unit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dukungan pembiayaan perumahan diperkuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penguatan tersebut turut mendorong kenaikan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan kuota rumah subsidi melalui FLPP sebelumnya berada di level 220.000 unit per tahun. Kuota tersebut kini meningkat menjadi 350.000 unit dan disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.

“Dari sebelumnya 220.000 rumah per tahun, menjadi kuotanya 350.000 unit untuk perumahan subsidi,” tutur Menteri PKP dalam Danantara Housing Expo 2026 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut Maruarar, penguatan pembiayaan perumahan juga didukung kebijakan Bank Indonesia yang melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari lima persen menjadi empat persen. Kebijakan tersebut memberikan tambahan likuiditas sekitar Rp 80 triliun untuk mendorong peningkatan pembiayaan perumahan.

Ia mengatakan dukungan pembiayaan melalui kredit program perumahan tahun ini juga telah disiapkan sebesar Rp 50 triliun untuk sisi suplai dan permintaan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat akses masyarakat terhadap pembiayaan hunian.

CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyebut Danantara Housing Expo menjadi salah satu bentuk dukungan nyata Danantara dan ekosistem BUMN terhadap Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pameran tersebut menghadirkan pasokan hunian dengan harga terjangkau, skema pembiayaan kompetitif, serta akses yang lebih mudah bagi masyarakat, khususnya segmen menengah ke bawah.

Skema pembiayaan dari bank-bank Himbara dalam pameran tersebut menawarkan uang muka mulai satu persen dan bunga mulai 2,75 persen per tahun fixed.

“Tenor juga mungkin selama ini di perbankan hanya 10 tahun, 15 tahun, kita bisa berikan sampai 30 tahun bahkan 40 tahun,” ujar Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Menurut Rosan, fasilitas pembiayaan tersebut juga dibebaskan dari biaya administrasi, provisi, dan appraisal. Berbagai kemudahan itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.