3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, di Yerusalem, wilayah Palestina yang diduduki, kemarin. Dalam pertemuan itu, Netanyahu menegaskan bahwa Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat, tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan yang mengatur Jalur Gaza pasca-perang.
"PM menjelaskan bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam mengelola Jalur Gaza dalam peran apa pun," demikian petikan pernyataan kantor PM Netanyahu usai pertemuan tersebut, dilansir Arab News, pada Selasa (3/2/2026).
Baik Hamas maupun PA, demikian PM Israel, tidak boleh terlibat dalam pemerintahan Jalur Gaza pasca-perang. Karena itu, Netanyahu mengeluhkan adanya simbol Otoritas Palestina dalam lambang NCAG.
"Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina. Otoritas Palestina tidak akan mengambil peran dalam administrasi Jalur Gaza," demikian petikan pernyataan kantor PM Israel.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diakui berperan dalam rencana gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang sudah saling berperang sejak dua tahun belakangan. Bagaimanapun, peran Otoritas Palestina, yang kini dipimpin Mahmoud Abbas, pasca-perang di Jalur Gaza tidak kunjung jelas.
Padahal, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NACG) telah dibentuk pada Januari 2026 sebagai komite teknokratis yang direstui Trump. NCAG disebut-sebut berfungsi mengawasi keamanan sipil di Jalur Gaza pascakonflik dan mengelola "pemerintahan transisi" sampai Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasi.
Masih dalam pertemuan dengan Witkoff, Netanyahu kembali menegaskan tuntutan untuk melucuti senjata Hamas. Tel Aviv juga menghendaki de-militerisasi Jalur Gaza selekasnya.
