TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan apa pun pada Rabu 4 Juni 2025. Seperti dilansir CNA, hal ini dilakukan untuk mendesak Israel meningkatkan keselamatan warga sipil Palestina di luar batas lokasi distribusinya.
Langkah itu diambil setelah puluhan warga Palestina yang mencari bantuan tewas ditembaki tentara Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Prioritas utama kami tetap memastikan keselamatan dan martabat warga sipil yang menerima bantuan," kata juru bicara GHF.
GHF mengatakan telah meminta militer Israel untuk "menuntun lalu lintas pejalan kaki dengan cara yang meminimalkan risiko kebingungan atau eskalasi" di dekat batas militer.
Mereka juga mengklaim mengembangkan panduan yang lebih jelas bagi warga sipil dan meningkatkan pelatihan untuk mendukung keselamatan warga sipil Palestina.
Seorang juru bicara militer Israel memperingatkan warga sipil Palestina agar tidak bergerak di area yang mengarah ke lokasi GHF pada Rabu, menganggapnya sebagai "zona pertempuran".
Militer Israel mengatakan pada Selasa bahwa mereka menembaki sekelompok orang yang dianggapnya sebagai ancaman di dekat lokasi distribusi bantuan pangan GHF. Komite Palang Merah Internasional mengatakan sedikitnya 27 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. GHF mengatakan insiden itu "jauh di luar" lokasinya.
Warga Palestina yang mengumpulkan kotak makanan GHF pada Selasa menggambarkan suasana kekacauan, tidak ada seorang pun yang mengawasi penyerahan bantuan atau memeriksa tanda pengenal, saat kerumunan orang berebut untuk mendapatkan bantuan.
Dewan Keamanan PBB juga akan memberikan suara pada Rabu terkait tuntutan gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas serta akses kemanusiaan di Gaza. Wilayah ini kekurangan bantuan akibat blokade 11 pekan Israel di tengah kekacauan dan pertumpahan darah karena warga dilanda kelaparan.
"Ini tidak dapat diterima. Warga sipil mempertaruhkan – dan dalam beberapa kasus kehilangan – nyawa mereka hanya untuk mendapatkan makanan," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Selasa.
Dujarric menegaskan bahwa model distribusi bantuan yang didukung oleh AS dan Israel adalah "resep bencana, yang sebenarnya sedang terjadi."
Model tersebut dijalankan oleh GHF yang baru dibentuk, yang mulai beroperasi di daerah kantong tersebut seminggu yang lalu. Mereka mengklaim pada Selasa telah mendistribusikan lebih dari tujuh juta makanan dari tiga tempat distribusi yang disebut aman.
Direktur Eksekutif Sementara GHF John Acree mendesak para pekerja kemanusiaan di Gaza: "Bekerjalah bersama kami dan kami akan mengirimkan bantuan Anda kepada mereka yang bergantung padanya."
VETO AS?
PBB dan kelompok bantuan lainnya menolak bekerja sama dengan GHF karena dinilai tidak netral dan model distribusinya memiliterisasi bantuan.
GHF menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta AS untuk mengirimkan bantuan ke lokasi distribusi. Para pegawainya merupakan tentara bayaran yang pernah menjadi tentara di militer AS.
Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian upaya untuk mengirimkan lebih banyak bantuan ke daerah kantong itu, di mana para ahli mengatakan seluruh populasi sekitar 2,1 juta orang berisiko kelaparan.
Yordania tahun lalu mempelopori pengiriman bantuan lewat udara, sementara AS sempat memasang dermaga bantuan terapung, tetapi hal itu dikepung oleh berbagai tantangan terutama dari Israel.
PBB telah lama menyalahkan Israel dan pelanggaran hukum di daerah kantong itu karena menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan distribusinya ke seluruh zona perang. Israel menuduh Hamas mencuri bantuan, yang dibantah oleh kelompok itu dan organisasi internasional.
Kesepuluh anggota terpilih Dewan Keamanan PBB telah meminta badan beranggotakan 15 orang itu untuk memberikan suara pada Rabu atas rancangan resolusi yang menuntut "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak."
Rancangan teks tersebut juga menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain, dan pencabutan segera semua pembatasan terhadap masuknya bantuan dan distribusinya yang aman dan tanpa hambatan, termasuk oleh PBB, di seluruh Gaza.
"Waktu untuk bertindak telah berlalu," kata Duta Besar Slovenia untuk PBB Samuel Zbogar. "Merupakan tanggung jawab historis kita untuk tidak tinggal diam."
Ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump mencoba menjadi penengah gencatan senjata di Gaza, tidak segera jelas apakah Washington akan memveto rancangan teks tersebut.
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB mengatakan: "Kami tidak dapat meninjau tindakan kami yang saat ini sedang dipertimbangkan."
Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh anggota tetap - Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, atau Prancis - untuk meloloskannya.
Genosida di Gaza telah berkecamuk sejak 2023 setelah militan Hamas menewaskan 1.200 orang di Israel dalam serangan pada 7 Oktober dan membawa sekitar 250 sandera kembali ke daerah kantong itu, menurut penghitungan Israel.
Israel menanggapi dengan operasi militer yang telah menewaskan lebih dari 54.400 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak.
