INFO TEMPO – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggelar Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 5 Mei 2026. Forum ini merupakan rangkaian dari Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Dalam forum yang mengusung tema “Sinergi Strategis Daerah dalam Menjawab Tantangan dan Memperkuat Daya Saing Nasional melalui Akselerasi Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi dan Creative Financing” itu, menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin; Bupati Sukamara, Masduki; Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni; dengan moderator Jurnalis Tempo, Rini Kustiani.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Wamendagri Bima Arya mengatakan, sangat memahami betapa tidak mudahnya menjadi kepala daerah. Menurut dia, ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi para kepala daerah.
“Pertama adalah geopolitik,” ujar dia. Bima tidak menyangka adanya Perang Iran dan Amerika Serikat harus membuat pemerintah Indonesia juga memantau perkembangannya hingga sampai ke permasalahan Selat Hormuz. Begitu juga dengan fenomena BRICS, dan lainnya.
“Tapi hari ini apa yang terjadi dalam konteks geopolitik bisa berdampak pada daerah baru dulu sekali. Ada kaitannya sama BBM, sama invasi, pangan, dan lain-lain,” kata dia. “Jadi, konteks global kali ini sangat menantang dan berbeda,” kata dia.
Kedua, lanjut Arya tantangan dari sisi nasional. “Ini era baru, pemimpin baru, cara baru, dengan masa baru, dengan ideologi yang bisa dikatakan menunjukkan kekhasannya tersendiri.”
Menurut Arya, banyak program-program nasional yang hari ini harus dikawal bersama-sama. Seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kampung Nelayan, dan lainnya. “Ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang mungkin fokus pada grand design besar, terkait infrastruktur besar.”
Ketiga, terkait janji elektoral. Kemendagri memahami bahwa kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan, maka posisi politik para kepala daerah pasti akan terbatas. “Global, nasional, dan lokal. Ini tantangan yang sangat tidak mudah,” ujar dia. Bima pun meminta para kepala daerah handal, terampil, dan cerdas dalam mengelola pemerintahannya seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengatakan Siti Hawa Lari (Sistem Usaha Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering Terintegrasi) dan Gerakan Remaja Sehat, Ceria, Inovatif, Tangguh dan Aktif Bangun Negeri Bersama (Germas Cinta Banua) adalah dua program yang dapat menanggulangi kemiskinan dan penurunan stunting di wilayahnya.
Sedangkan Bupati Sukamara, Masduki mengatakan, terus melakukan gerakan pangan murah, operasi pasar LPG, sidak pasar, gerakan tanam cepat panen, bantuan petani dan nelayan, penyaluran BLT untuk pengendalian inflasi.
“Kami juga terus melakukan inovasi untuk pengendalian inflasi di antaranya Preman Laskar dan Kompak Ayam,” kata Masduki. “Kompak ayam menjadi inovasi unggulan kami menjadi harga stabil,” kata dia.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniani, dalam forum itu mengatakan memiliki inovasi dalam penurunan tingkat pengangguran dengan adanya Aplikasi Teman Naker, Inovasi Handak Bagawi, Inovasi Sipelaris, dan Inovasi Pelajaran. Dia pun memiliki strategi keberlanjutan dalam mendukung penurunan tingkat pengangguran di wilayahnya.
“Sinergi itu dilakukan antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lebih banyak lagi peluang kerja dan wirausaha baru yang berkualitas,” kata dia. Adapun sinergi yang dilakukan di antaranya penguatan kompetensi SDM, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, sinergi dan kolaborasi multipihak, pemanfaatan teknologi dan inovasi, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. “Semua itu dilakukan untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka di Bontang.”
Sebelumnya, Kemendagri telah menetapkan kebijakan strategis berupa pemberian apresiasi kinerja pemerintah daerah sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintah daerah yang berbasis kinerja dan hasil. Menurut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Terdapat 144 daerah yang akan diberi insentif dalam apresiasi ini yang dibagi atas enam regional: Sumatra, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, serta Papua. Proses kegiatan ini sudah berlangsung sejak Februari 2026 dan pemberian apresiasi di enam regional direncanakan selesai pada Mei 2026. (*)
