Kemenkum NTB Petakan Potensi Kekayaan Intelektual Kota Bima untuk Lindungi Aset Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BIMA, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pemetaan potensi kekayaan intelektual (KI) di Kota Bima. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mendorong perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi berbagai produk dan kekayaan khas daerah tersebut.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa Kota Bima memiliki beragam potensi dan kekayaan daerah, baik berupa aset fisik maupun tidak berwujud, yang perlu digali, dikembangkan, dan dilindungi melalui rezim kekayaan intelektual. "Kota Bima memiliki banyak potensi yang perlu terus digali dan dikembangkan. Kekayaan tersebut perlu dikenali dan dilindungi agar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat," ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Kota Bima, Kamis.

Ia merinci sejumlah potensi unggulan yang menjadi sasaran pemetaan, antara lain sektor pertanian, peternakan, perikanan, garam rakyat, destinasi wisata, serta adat dan budaya daerah. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual sangat penting dilakukan agar potensi yang memiliki karakteristik dan keunggulan lokal tersebut dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dorong Legalitas dan Nilai Ekonomi

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, menekankan bahwa kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan identitas daerah, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan ekonomi yang tinggi. Lebih dari itu, KI merupakan bagian dari warisan yang perlu diselamatkan untuk generasi mendatang. "Orang tidak bisa mengklaim ini merupakan produk asli salah satu daerah tanpa memiliki legalitas yang sesuai dengan aturan. Karena itu, kita tidak boleh hanya membanggakan produk dan kekayaan daerah tanpa mendaftarkannya," katanya menegaskan.

Ia memastikan Pemerintah Kota Bima akan mendorong agar pemetaan potensi KI ini tidak berhenti pada forum diskusi semata. Langkah konkret akan segera diambil untuk mengidentifikasi dan mendata potensi kekayaan intelektual di berbagai sektor. Pemerintah daerah berencana mendorong pembentukan tim khusus yang bertugas memetakan potensi KI, mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, literasi, budaya, hingga produk unggulan daerah.

“Kehadiran kita dalam forum ini bukan sekadar duduk berdiskusi kemudian selesai. Kita ingin semuanya dipilah dan dipetakan. Kita akan membentuk tim khusus untuk menangkap wilayah-wilayah potensi kekayaan intelektual,” ujar Feri.

Feri menambahkan, pemetaan dan perlindungan kekayaan intelektual perlu dilakukan secara terarah, terukur, dan dapat dievaluasi. Dengan demikian, setiap potensi yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Untuk merealisasikan program ini, Pemerintah Kota Bima juga akan membahas kebutuhan anggaran sebagai langkah awal agar program tersebut dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain melibatkan perangkat daerah, Feri menekankan pentingnya melibatkan perguruan tinggi dalam proses pemetaan dan penelitian potensi kekayaan intelektual. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat memberikan basis ilmiah dan data yang lebih kuat dalam pengembangan KI. Pemetaan ini diharapkan menghasilkan data yang lebih terarah mengenai potensi kekayaan intelektual di Kota Bima, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan produk unggulan, seni budaya, kerajinan, serta produk pertanian dan perikanan.

Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual, berbagai potensi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aset bernilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara