INFO TEMPO - Bata putih tersusun rapi membentuk deretan hunian tetap (huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Di atas lahan yang sebelumnya merupakan bumi perkemahan itu, Pemerintah Kota Padang bersama berbagai pihak mulai merealisasikan relokasi warga terdampak bencana yang selama ini masih tinggal di hunian sementara (huntara).
Progres pembangunan huntap tersebut ditinjau langsung oleh Koordinator Media Posko Nasional Satgas PRR Kastorius Sinaga, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, serta Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Fernando Manurung pada Senin, 20 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Peninjauan lapangan didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Kawasan Balai Gadang menjadi salah satu lokasi utama pembangunan huntap bagi warga terdampak banjir bandang dan galodo. Dari total kebutuhan 523 unit huntap, sebanyak 340 unit dibangun di lokasi tersebut. Sisanya akan dibangun di kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, di atas lahan sekitar 4,6 hektare yang telah dibebaskan Pemerintah Kota Padang.
Setiap unit dibangun dengan tipe 36 berukuran 6 x 6 meter yang dilengkapi dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Di bagian pekarangan juga disediakan ruang yang dapat dimanfaatkan penghuni untuk menanam berbagai kebutuhan rumah tangga.
Progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Senin, 20 Juli 2026. Dok. Pemkot Padang
Pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 39 unit ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026. Sebanyak 42 unit pada tahap kedua kini masih dalam proses konstruksi, sedangkan pembangunan unit lainnya akan terus dilanjutkan hingga seluruh kebutuhan terpenuhi.
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mengatakan pemerintah menargetkan seluruh pembangunan fisik selesai pada akhir tahun ini, sehingga warga yang masih tinggal di huntara dapat mulai direlokasi pada awal 2027.
"Target kami pada akhir tahun. Kalau bisa awal tahun depan seluruh warga yang masih berada di huntara sudah selesai direlokasi ke sini. Tahap pertama 39 unit selesai bulan ini, tahap kedua 42 unit, dan sisanya terus kita usahakan secepatnya," ujar Raju.
Perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Prasetya Salim mengatakan pembangunan huntap memanfaatkan material lokal berupa Sepablock (Semen Padang Bata Interlock) yang diproduksi PT Semen Padang. Material tersebut dipilih karena memiliki sistem saling mengunci sehingga dinilai lebih efisien dalam proses pembangunan sekaligus mendukung konstruksi rumah yang lebih tangguh terhadap bencana.
"Kami juga bekerja sama dengan PT Semen Padang untuk penyediaan bahan material," kata Salim.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan proses verifikasi kebutuhan huntap telah selesai. Hasil pendataan menunjukkan sebanyak 523 keluarga memerlukan hunian tetap yang pembangunannya dilakukan melalui beberapa skema.
Sekitar 240 unit dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit akan dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya didukung BNPB.
Saat ini, sebanyak 85 unit yang dikerjakan Yayasan Buddha Tzu Chi telah memasuki tahap konstruksi. Adapun pembangunan 183 unit oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukik dijadwalkan mulai berlangsung pada Agustus 2026.
Secara keseluruhan di Sumatera Barat, percepatan pembangunan huntap masih terus didorong. Hingga 17 Juli 2026, dari target 2.824 unit huntap, sebanyak 71 unit masih dalam proses pembangunan dan 22 unit telah selesai.
Salim menyatakan unit yang telah rampung akan diserahkan kepada Pemkot Padang pada akhir Juli. “Setelah itu baru proses penyerahan kunci dari pemkot ke warga,” ucapnya.
Meski pembangunan huntap mulai menunjukkan progres, sebagian warga yang masih tinggal di huntara berharap kepastian relokasi segera disampaikan.
Tempo mewawancarai sejumlah warga yang masih bermukim di Huntara Kapalo Koto. Ipit, salah seorang penghuni, mengatakan hingga kini warga belum memperoleh informasi resmi mengenai lokasi penempatan maupun jadwal perpindahan ke huntap.
"Awalnya kami hanya diberi tahu paling lama setahun tinggal di huntara. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan pindah ke huntap," ujarnya.
Kekhawatiran juga disampaikan Marnis, petani yang lahannya terdampak galodo (banjir bandang). Menurut dia, lokasi huntap nantinya akan menentukan besarnya biaya transportasi menuju sawah yang kini mulai kembali dipulihkan.
Warga telah memperkirakan jarak dari dua lokasi huntap yang disiapkan pemerintah. Jika ditempatkan di huntap Kelurahan Balai Gadang, mereka harus menempuh perjalanan lebih dari 20 kilometer menuju sawah. Sementara jika menempati huntap di kawasan Sungkai, jaraknya sekitar 4 hingga 5 kilometer.
"Kalau huntap jauh, biaya bensin juga bertambah untuk ke sawah," katanya.
Penghuni lainnya, Murni Enita berharap lokasi hunian baru tetap memperhatikan akses menuju sekolah, layanan umum, serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat agar proses relokasi tidak menambah beban warga dalam memulai kehidupan baru pascabencana.
Koordinator Media Satgas PRR Kastorius Sinaga pada hakikatnya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Padang yang memiliki perencanaan pembangunan huntap dan progres fisik yang mulai terlihat di lapangan.
"Melihat paparan dan kondisi di lapangan, perencanaan dari Pak Sekda dan tim sudah bagus, baik dari segi target dan jadwal realisasi fisik yang relatif tepat waktu saat ini," ujar Kastorius.
Pemerintah Kota Padang diminta memastikan relokasi tetap mempertimbangkan akses menuju lahan pertanian, tempat kerja, dan fasilitas pendidikan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Hal ini sejalan dengan aspirasi penghuni huntara yang menginginkan relokasi segera direalisasikan dengan kepastian lokasi serta akses yang mudah ke sumber mata pencaharian dan fasilitas umum. (*)
