2 hours ago
2
Rektor Universitas Bung Karno (UBK) Sri Mumpuni Ngesti Rahaju (tengah), bersama Wakil Rektor III Daniel Panda (kemeja hitam), dan Wakil Rektor IV Franky Roring, memberikan keterangan terkait adanya mahasiswa yang menerima uang Rp 20 juta saat melakukan aksi, di Gedung Rektorat UBK, Selasa (23/6/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) bakal melakukan investigasi terkait adanya pengakuan mahasiswa yang menerima uang Rp 20 juta sebelum melakukan aksi. Hal itu dilakukan untuk menelusuri pihak-pihak yang menerima uang tersebut.
Wakil Rektor IV UBK Franky Roring mengatakan, pihaknya bakal melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Pasalnya, informasi yang didapatkan mayoritas dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin. Hasil investigasi itu nantinya juga bakal disampaikan kepada masyarakat luas.
"Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang terlibat. Ke depan akan ada upaya-upaya untuk menjelaskan persoalan ini kepada publik, masyarakat, dan media," kata dia saat konferensi pers di Gedung Rektorat UBK, Selasa (23/6/2026).
Ihwal pengakuan yang dilakukan Abdi, Franky mengatakan, itu dilakukan sebagai bagian forum terbuka untuk meminta pertanggungjawaban. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak itu dinilai tidak serta merta bisa mengeneralisasi sikap seluruh mahasiswa UBK.
"Masih banyak warga kampus yang peduli terhadap komitmen Universitas Bung Karno pada prinsip-prinsip moral dan keberpihakan kepada rakyat," ujar dia.
Ia menambahkan, pihaknya juga bakal memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlibat. Namun, sanksi itu bakal disesuaikan dengan kewenangan UBK sebagai institusi pendidikan.
Ihwal pemberi dana tersebut, menurut Franky, pihak kampus tidak bisa melakukan upaya penelusuran lebih lanjut. Pasalnya, hal itu sudah berada di luar kewenangan kampus.
"Sedangkan terkait siapa yang memberikan uang, jumlah uang yang diterima, dan pihak-pihak lain yang terlibat, itu berada di luar kewenangan kami. Kami harus mengakui bahwa ada batas-batas kewenangan yang harus dihormati," kata dia.
