3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kawasan Malioboro akan diberlakukan sebagai area full pedestrian pada tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Chrestina Erni Widyastuti menjelaskan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan kawasan rendah emisi di pusat kota sekaligus meningkatkan kenyamanan pejalan kaki di kawasan wisata utama Yogyakarta tersebut.
Dishub DIY akan melakukan pembatasan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) sebagai menjadi langkah awal, sebelum Malioboro benar-benar ditetapkan sebagai kawasan pedestrian sepenuhnya. Seluruh kendaraan BBM, termasuk becak motor (bentor) hingga Maxride, tidak diperbolehkan melintas di sepanjang Jalan Malioboro. Yang dapat mengakses hanya moda transportasi ramah lingkungan.
"Jika Malioboro sudah menjadi kawasan full pedestrian, maka kendaraan yang masih menggunakan BBM tidak bisa masuk. Itu termasuk bentor dan kendaraan bermotor lainnya," ujar Erni, Selasa (3/2/2026).
Erni mengatakan, pihaknya berencana memasang portal pembatas di sejumlah akses masuk Malioboro. Selain itu, berbagai potensi hambatan sosial dan ekonomi, termasuk aktivitas pedagang dan parkir, juga tengah diidentifikasi. Erni tak menepis, dalam uji coba sebelumnya, kebijakan pedestrian sempat menimbulkan persoalan parkir dan munculnya parkir liar di sekitar Malioboro.
Karenanya, sebelum diterapkan full pedestrian, pihaknya berupaya menyiapkan skema agar pembatasan kendaraan tidak mengganggu aktivitas warga dan pelaku usaha.
"Kami akan menyiapkan solusi terbaik supaya masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan nyaman, namun tujuan utama tetap tercapai, yaitu udara lebih bersih dan lingkungan yang lebih sehat," ujar Erni.
Sebagai alternatif mobilitas, Erni juga menyampaikan bahwa Pemda DIY telah menyiapkan berbagai moda transportasi berbasis energi bersih, seperti becak listrik serta bus listrik Si Thole yang menggunakan bahan bakar dari olahan sampah plastik. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan kendaraan berbasis energi alternatif lainnya.
Namun demikian, Ia mengakui pembatasan kendaraan BBM di Malioboro masih menghadapi tantangan di lapangan. Ia menyoroti bentor dan Maxride yang masih kerap wira-wiri melintas di kawasan tersebut, meskipun operasionalnya telah dilarang melalui regulasi Pemkot Yogyakarta sejak tahun lalu.
Erni menegaskan, keberhasilan pembatasan kendaraan tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada pemahaman dan kepatuhan para pengguna jalan.
"Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi. Pengguna juga perlu diberikan pemahaman bahwa hal itu tidak sesuai kebijakan. Ini butuh dukungan Pemkot, Pemda, Kraton, kepolisian, serta masyarakat," katanya.
Terpisah, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, penerapan full pedestrian Malioboro sebenarnya ditargetkan mulai 2025. Namun hingga kini, kebijakan tersebut masih dalam tahap uji coba karena berbagai kendala teknis.
"Sebenarnya targetnya itu 2025. Namun, dengan kondisi yang ada sekarang, pelaksanaannya belum memungkinkan untuk dieksekusi penuh di 2025," kata Made kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah pembenahan jalan pendukung dan sirip-sirip Malioboro yang akan menampung pergerakan lalu lintas ketika kendaraan BBM dibatasi. Ia juga menyoroti persoalan parkir dan aktivitas pedagang kaki lima yang masih menjadi tantangan dalam penerapan pembatasan kendaraan.
"Yang kita benahi sekarang itu sirip-siripnya dulu, pengaturannya akan seperti apa. Karena ketika kawasan (Malioboro -Red) ini sudah menjadi pedestrian, otomatis fungsinya akan bertumpu di sirip-sirip tersebut," ujar Made.
"Tantangannya masih soal parkir. Kedua, PKL. Ketika kita bicara pedestrian full, pasti ada dampak yang terjadi. Orang yang biasanya bermobilitas akan berhenti di mana? Pedagang bagaimana? Kami minta kota untuk menginventarisasi," kata dia.
Terkait pembatasan kendaraan bermotor nantinya tidak hanya akan diterapkan di Malioboro, tetapi juga secara bertahap di sepanjang kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta dari Tugu hingga Panggung Krapyak, dengan skema yang disesuaikan karakteristik masing-masing ruas jalan. Namun hal ini masih akan direncanakan lebih lanjut.
