TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional dengan alasan kampus tersebut diduga turut mendorong kekerasan, antisemitisme, dan menjalin kerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok.
Dikutip dari Al Jazeera, ketegangan antara Universitas Harvard dan pemerintahan Trump meningkat sejak gelombang protes mahasiswa terhadap perang Israel-Gaza merebak di kampus tahun lalu. Pemerintah menuduh Harvard menciptakan suasana yang dianggap tidak aman dan tidak ramah dengan menyoroti insiden antisemitisme serta kegagalan universitas dalam membendung aktivisme pro-Hamas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, para pejabat federal mengecam kebijakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) Harvard yang dinilai diskriminatif serta menyuarakan kekhawatiran tentang dugaan hubungan dengan institusi di Tiongkok meski tanpa bukti publik yang jelas.
Pemerintahan Trump telah memberlakukan tiga gelombang pemotongan terhadap dana federal dan hibah dengan total mencapai lebih dari USD 2,6 miliar. Saat ini Harvard menggugat pemerintah karena menuding tindakan tersebut bertentangan dengan Konstitusi AS.
Pekan lalu, Presiden Harvard Alan Garber mengimbau para alumni untuk memberikan dukungan, baik secara moral maupun finansial, melalui email yang juga memperkenalkan Dana Prioritas Presiden dan Dana Presiden untuk Penelitian. Dalam pesannya, Garber menyebut bahwa tantangan yang dihadapi institusi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang Harvard.
Leo Gerden, mahasiswa tingkat akhir asal Swedia yang dijadwalkan lulus minggu depan, menggambarkan situasi menegangkan yang dialami mahasiswa internasional. “Bayangkan jika kamu adalah mahasiswa baru yang baru saja diterima. Kini mereka melihat kabar ini dan mungkin tidak bisa datang. Itu pasti sangat menyakitkan,” ujarnya kepada WBZ-TV.
Gerden, yang tiba di Harvard empat tahun lalu, menyebut hari saat ia diterima sebagai momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun sekarang ia merasa sedih melihat kondisi kampus yang akan segera ia tinggalkan. “Selama beberapa minggu terakhir, orang-orang mulai menyusun rencana baru,” katanya. “Kami semua perlu menyiapkan rencana cadangan jika hal ini benar-benar terjadi, tapi kami tetap berharap Harvard akan membela kami.”
Zilin Ma, mahasiswa doktoral asal Tiongkok, mengungkapkan bahwa dirinya masih dalam kondisi panik. Setelah menghabiskan satu dekade untuk menempuh pendidikan tinggi di AS, masa depannya kini diselimuti ketidakpastian. “Kami masih menanti untuk melihat bagaimana perkembangan situasinya,” ujar Ma, yang baru-baru ini menyelesaikan penelitian tentang negosiasi kemanusiaan di negara berkembang.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah memulai proses pendataan terhadap mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh studi di Harvard. Sekretaris Jenderal Kemendikti Togar Mangihut Simatupang menyampaikan bahwa pendataan ini dilaksanakan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyusul rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin memulangkan mahasiswa asing dari kampus bergengsi tersebut.
Meskipun kebijakan tersebut saat ini telah ditangguhkan, Togar menegaskan bahwa kementerian tetap memberikan perhatian serius terhadap situasi ini. “Kami terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi perkembangan dan mempertimbangkan langkah pencegahan atau alternatif lain agar studi mereka tidak terhenti,” ujar Togar saat dihubungi pada Minggu, 25 Mei 2025.
