3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya mulai mendalami laporan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendalaman ini mencakup masalah penyalahgunaan titik-titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil kajian akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto bulan depan.
"Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG)," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7) malam.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu memiliki dua agenda utama, yaitu membahas MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pemetaan Masalah MBG
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian dan pendalaman ini akan menjadi pijakan untuk merumuskan langkah strategis perbaikan tata kelola program tersebut.
"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan (kepada) Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih, mendalami satu bulan dari hari ini," ujarnya.
Ia merinci sejumlah temuan di lapangan. "Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya," kata Zulhas.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit pengelola dapur MBG yang mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Presiden Minta Kaji Ulang Anggaran
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kecukupan dan kelayakan anggaran MBG yang saat ini dialokasikan sebesar Rp15.000 per penerima. Rinciannya, biaya bahan baku per porsi untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD sebesar Rp8.000, dan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA sebesar Rp10.000. Angka tersebut di luar biaya operasional Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan arahan Presiden agar seluruh opsi kebijakan dihitung secara menyeluruh. "Beliau (Presiden) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya," kata Agustina.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
