2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk mentransformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari sekadar instrumen administrasi menjadi alat manajemen strategis untuk mendongkrak kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Pra SAKIP Provinsi Banten Tahun 2026 di Serang, Rabu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menyatakan bahwa implementasi SAKIP harus dioptimalkan agar memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia menekankan perubahan orientasi kinerja pemerintah.
"Ke depan, orientasi kita bukan lagi pada banyaknya program dan besarnya anggaran, tetapi pada outcome, manfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus mampu menjawab persoalan pembangunan," ujar Deden.
Capaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi
Deden memaparkan capaian SAKIP Provinsi Banten pada tahun 2025 memperoleh nilai 69,50 dengan predikat B (Baik). Sementara itu, nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten pada tahun yang sama mencapai 89,83 dengan predikat A-.
Meski capaian tersebut menunjukkan tata kelola birokrasi yang menguat, Deden menegaskan bahwa predikat B belum menjadi tujuan akhir. Seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk memperkuat pohon kinerja, memperjelas indikator, serta menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.
Langkah Taktis Hadapi Evaluasi Kemenpan RB
Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pra Evaluasi SAKIP ini merupakan langkah taktis Pemprov Banten dalam menghadapi evaluasi resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Melalui agenda ini, kami berharap terjadi penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja," kata Rina.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Nurhasni, mengapresiasi konsistensi peningkatan kinerja di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa reformasi birokrasi di Banten telah menunjukkan tren positif dari predikat BB pada 2023 menjadi A- pada 2024 dan berhasil dipertahankan pada 2025.
"Kami berharap di tahun ini dan seterusnya capaian tersebut dapat terus meningkat hingga meraih predikat AA. Agenda ini bukan sekadar mengejar nilai evaluasi, melainkan bagaimana menjadikan manajemen kinerja sebagai budaya organisasi sehari-hari," tutur Nurhasni.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
