MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun dari 1,26 persen dari total penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen per September 2025. Ia mengatakan pencapaian itu sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Ada sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas," kata Muhaimin saat memimpin rapat tingkat menteri perihal evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, di Plaza Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenakerjaan, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022, kemiskinan ekstrem adalah situasi yang membuat seseorang benar-benar terputus dari sistem sosial dan ekonomi. Adapun Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem berdasarkan pengeluaran per kapita. Penduduk yang hidup dengan kurang dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) per hari, atau sekitar Rp10.739 per orang per hari dikategorikan sebagai miskin ekstrem. Artinya, sebuah keluarga dengan empat anggota yang memiliki pengeluaran bulanan di bawah Rp 1.288.680 termasuk dalam kategori miskin ekstrem.
Rapat tingkat menteri itu dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Antara lain Menteri Menteri Sosial Saifullah Yusuf; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Usaha Mikro, Keccil, dan Menengah Maman Abdurahman; Menteri Ekonomi dan Kreatif Teuku Riefky Harsya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini; serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Muhaimin mengatakan saat ini jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,2 juta orang, dari yang sebelumnya sebanyak 3,56 juta orang. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial kepada mereka.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan sejumlah program bantuan sosial itu telah menyasar 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6 persen dari total sasaran. "Sebanyak 56,7 persen di antaranya menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus," ujar Muhaimin.
Salah satu program intervensi itu adalah makan bergizi gratis (MBG). Ia menyebutkan penerima manfaat MBG hingga saat ini sebanyak 61,9 juta orang.
Muhaimin menjelaskan, pemerintah total menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 503,2 triliun untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, termasuk dukungan dari anggaran milik pemerintah daerah sebanyak Rp 129 triliun.
