PARA peneliti dan akademisi berkumpul dalam Forum Intelektual Antardisiplin yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Jakarta, pada Senin, 13 April 2026. Mereka membincangkan 'Indonesia Hari Ini' yang di antaranya berkaitan dengan sektor sumber daya alam dan ketahanan pangan dengan sejumlah proyeknya seperti food estate.
Forum ini menghadirkan sedikitnya 79 undangan yang berasal dari pelbagai lembaga, organisasi, dan kampus. Mereka membentuk diskusi kelompok terpumpun untuk menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Koordinator panel diskusi bidang ketahanan pangan, Nailul Huda, mengatakan forum ini sangat diperlukan untuk merespons situasi pemerintahan yang dianggap telah salah jalan dalam membawa roda pemerintahan. Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) itu mencontohkan salah satu kesalahan ini terkait dengan militerisasi di sektor ketahanan pangan dan pelaksanaan proyek food estate.
Huda menjelaskan, pemerintah menggembar-gemborkan ketahanan pangan dengan menggandeng aparat bersenjata untuk terjun menertibkan dan mengelola sumber daya alam. Sayangnya, kebijakan ini belakangan menjadi persoalan karena tak ada yang berhasil dari program pertanian yang melibatkan tentara. Sebaliknya, aktivitas ini malah cenderung menimbulkan konflik agraria yang merugikan masyarakat terdampak.
“Kebijakan ini menghabiskan banyak anggaran tapi gagal,” kata Huda saat menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi panel soal ketahanan pangan tersebut. Mewakili kelompok diskusinya, yang antara lain diikuti sejumlah peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dia menyerukan, “Hentikan pelibatan militer dan kegiatan militer dalam seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) pertanian.”
Dalam kesempatan yang sama, Huda meminta moratorium proyek lumbung pangan (food estate) karena dampak buruknya lebih tinggi ketimbang manfaat yang diterima oleh masyarakat. Ia menilai, program tersebut telah memicu lonjakan deforestasi di sejumlah wilayah karena adanya pembukaan lahan untuk mendukung program prioritas pemerintah ini.
Seruan itu sejalan dengan hasil observasi Pantau Gambut pada 2020-2023 yang mendapati kegagalan dari program cetak sawah sejak pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya yang ditemukan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah di mana lahan terbengkelai dan beralih fungsi jadi perkebunan sawit.
