4 hours ago
8
Dua pengunjung mengambil gambar panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Oelpuah, Desa Oelpuah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026). PLTS Oelpuah merupakan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) skala besar yang berkapasitas 5 MWp dan konsisten memasok listrik hijau untuk Pulau Timor, terutama saat beban puncak siang hari.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekaligus menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dinilai dapat menjadi titik penting menuju kemandirian energi Indonesia. Namun, target besar tersebut dinilai membutuhkan perubahan serius dalam tata kelola kelistrikan, pembangunan jaringan hingga pembiayaan agar tidak berhenti sebagai ambisi di atas kertas.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kebijakan pengembangan PLTS berskala besar sebagai salah satu langkah paling progresif pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional. Indonesia memiliki sumber energi surya yang melimpah, sementara teknologi PLTS relatif cepat dibangun dan biaya pembangkitannya semakin kompetitif.
"Kami menilai pengumuman pembangunan PLTS 100 GW sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pidato Presiden Prabowo," kata Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Menurut Fabby, penempatan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas nasional menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan energi Indonesia. Terlebih, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih menjadi persoalan, khususnya bagi daerah terpencil yang pembangkit listriknya bergantung pada pasokan solar.
Target pengembangan PLTS hingga 100 GW, menurut dia, menunjukkan pemerintah mulai mengakui posisi strategis tenaga surya dalam sistem energi Indonesia. Selain tersedia hampir di seluruh wilayah, PLTS dapat dikembangkan dalam berbagai skala, mulai dari pembangkit besar hingga sistem berbasis desa.
"Rencana percepatan penghentian pembangkit diesel serta pengembangan PLTS berbasis desa juga merupakan langkah yang tepat untuk memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor," ujar Fabby.
Peralihan dari diesel menuju tenaga surya memiliki dimensi ekonomi yang tidak kecil. PLTD di wilayah terpencil membutuhkan pasokan bahan bakar secara terus-menerus, sementara pengangkutannya menuju pulau-pulau kecil dan kawasan yang sulit dijangkau membuat biaya produksi listrik semakin mahal.
PLTS dapat memangkas sebagian persoalan tersebut karena sumber energinya tersedia langsung di lokasi. Namun karakter tenaga surya yang bergantung pada waktu dan kondisi cuaca membuat pengembangannya perlu dibarengi sistem penyimpanan energi seperti baterai serta jaringan listrik yang mampu mengelola pasokan dari sumber energi terbarukan.
Transformasi tersebut juga berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru. Jika sebagian kebutuhan panel surya, baterai dan komponen pendukung dapat diproduksi di dalam negeri, pembangunan PLTS dalam skala puluhan hingga 100 GW dapat membuka pasar besar bagi industri manufaktur sekaligus menciptakan lapangan kerja di sektor energi bersih.
sumber : Antara
