TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memasang target kapasitas pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) mencapai 42,6 gigawatt atau 76 persen dari total produksi pada tahun 2034. Target tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Senin, 26 Mei 2025.
Bahlil menjelaskan RUPTL disusun sebagai pedoman utama dalam mewujudkan ketahanan dan transisi energi nasional. “Dokumen RUPTL ini menjadi panduan penting dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia,” ujar Bahlil dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kementerian ESDM, Selasa, 27 Mei 2025.
Dalam kurun sepuluh tahun ke depan, kapasitas pembangkit listrik direncanakan bertambah sebesar 69,5 gigawatt. Dari total tersebut, sekitar 61 persen atau 42,6 GW akan bersumber dari EBT, 15 persen atau 10,3 GW berasal dari sistem penyimpanan energi (storage), dan sisanya 24 persen atau 16,6 GW dari energi fosil.
Bahlil memaparkan pengembangan pembangkit listrik akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pemerintah bersama PLN merancang proporsi listrik sebanyak 45 persen berasal dari energi fosil, 44 persen dari EBT, dan 11 persen dari storage. Pada lima tahun berikutnya, proporsi tersebut akan bergeser menjadi 10 persen dari fosil, 73 persen dari EBT, dan 17 persen dari storage.
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan nasional, pemerintah merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer serta gardu induk dengan kapasitas total 107.950 MVA. “Pemerintah akan bangun hampir 48 ribu kilometer jaringan, atau kira-kira setara dengan 8 ribu kilometer pembangunan fisik. Ini proyek infrastruktur besar,” ujarnya.
Dokumen RUPTL juga mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Proyeksi peningkatan permintaan listrik selama periode 2025–2034 diperkirakan mencapai 205 terawatt-hour (TWh), atau sekitar 21 TWh per tahun. Kenaikan permintaan listrik ini didorong oleh kebutuhan sektor industri, kawasan ekonomi khusus, destinasi pariwisata prioritas, sentra kelautan dan perikanan terpadu, serta kendaraan listrik. “Semua perencanaan ini dibuat berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan arah kebijakan strategis pemerintah,” tutup Bahlil.
Pilihan editor: Tak Sesuai Harapan Realisasi Bauran Energi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
