3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BELITUNG TIMUR -- Penguatan tata kelola menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan industri pertambangan timah di tengah dinamika yang berkembang di wilayah operasional. Kepastian regulasi, komunikasi dengan masyarakat, serta tata niaga bijih timah yang legal dan transparan dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan industri.
Corporate Secretary PT TIMAH Tbk, Ruddy Nursalam, mengatakan aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan. Karena itu, penyelesaian berbagai dinamika yang berkembang perlu ditempuh melalui komunikasi terbuka dan dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan.
"PT TIMAH menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat. Bagi kami, komunikasi dan dialog merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membangun kesepahaman serta menjaga situasi yang kondusif di wilayah operasional," ujar Ruddy.
Ruddy mengatakan perusahaan menyesalkan kejadian perusakan yang menimbulkan kerugian. PT TIMAH, kata dia, akan terus berupaya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak serta ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, PT TIMAH telah mengaktifkan Rencana Tanggap Darurat atau Emergency Response Plan sebagai bagian dari prosedur penanganan insiden atas adanya keadaan kahar (force majeure). Langkah tersebut mencakup evakuasi personel, pengamanan lokasi bersama aparat berwenang, serta upaya pemulihan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan pekerja dan keamanan aset perusahaan.
Perusahaan memastikan seluruh karyawan berada dalam kondisi aman dan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Ruddy menjelaskan, hingga saat ini kegiatan operasional di sebagian wilayah Belitung masih belum kembali berjalan secara normal. Perusahaan terus mengevaluasi kondisi di lapangan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum kegiatan operasional dapat dipulihkan secara penuh.
Menurut Ruddy, keberlanjutan industri pertimahan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kepastian regulasi dan tata kelola yang konsisten menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pertimahan yang lebih tertib.
"PT TIMAH berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga memandang bahwa penguatan tata kelola pertimahan melalui regulasi yang jelas, konsisten, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pertimahan nasional yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan," kata Ruddy.
Upaya memperkuat tata niaga timah juga dilakukan perusahaan melalui sejumlah langkah di wilayah Belitung. Sebelumnya, PT TIMAH telah melakukan serangkaian pertemuan dengan perwakilan penambang di Kabupaten Belitung Timur untuk mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan.
Perusahaan juga telah kembali mengoperasikan sejumlah stasiun pengumpul di wilayah Belitung sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran tata niaga bijih timah yang legal, transparan, dan akuntabel.
PT TIMAH berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas serta memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pertimahan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.
"Mari terus memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pertimahan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha," ujar Ruddy.
