1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 tidak hanya memunculkan perdebatan soal daya beli masyarakat dan kesehatan fiskal negara. Di balik kebijakan tersebut, terdapat risiko lain yang mulai menjadi perhatian para ekonom, yakni potensi perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite yang dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah pola konsumsi BBM nasional. Dengan harga Pertalite yang tetap Rp10.000 per liter, terdapat jarak harga mencapai Rp6.250 per liter dengan Pertamax.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan masyarakat kini dihadapkan pada dua pilihan, yakni tetap membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal atau beralih menggunakan Pertalite.
"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah," kata Media.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menilai risiko tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurut dia, kenaikan harga Pertamax tanpa diikuti penyesuaian harga Pertalite akan mendorong peningkatan permintaan BBM yang mendapatkan penugasan pemerintah tersebut.
"Ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM membengkak juga," ujar Huda.
Pertalite Masih Mendominasi Konsumsi BBM Nasional
Data konsumsi BBM nasional menunjukkan Pertalite masih menjadi tulang punggung konsumsi bensin nasional.
Berdasarkan data BPH Migas, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite berada di kisaran 29-32 juta kiloliter per tahun dalam lima tahun terakhir.
Perbandingan konsumsi BBM - (Ilustrasi ChatGPT)
Sementara itu, konsumsi Pertamax secara nasional diperkirakan berada di kisaran 10-12 juta kiloliter per tahun. Artinya, konsumsi Pertalite hampir tiga kali lebih besar dibandingkan Pertamax.
Dari sisi pangsa pasar bensin nasional, Pertalite diperkirakan menguasai sekitar 70-75 persen konsumsi bensin nasional, sedangkan Pertamax dan produk sejenis berada di kisaran 25-30 persen.
Besarnya basis pengguna Pertalite membuat perubahan konsumsi dalam skala kecil sekalipun dapat berdampak signifikan terhadap anggaran energi negara.
Sebagai ilustrasi, apabila hanya 10 persen pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite, maka tambahan konsumsi Pertalite dapat mencapai sekitar 1 juta hingga 1,2 juta kiloliter per tahun. Tambahan volume tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan kompensasi energi pemerintah.
Dilema Fiskal Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar akibat tingginya biaya menjaga harga energi tetap terjangkau.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, naik dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp183,9 triliun dan realisasi 2024 sebesar Rp177,6 triliun.
Perkembangan Subsidi Energi
Realisasi APBN Untuk Subsidi BBM - (Ilustrasi ChatGPT)
Sementara itu, data APBN Kita menunjukkan hingga Mei 2026 realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun. Dari jumlah tersebut, kompensasi energi mencapai Rp108,9 triliun, lebih besar dibandingkan subsidi energi yang sebesar Rp94,8 triliun.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah semakin sulit mempertahankan harga energi jauh di bawah harga keekonomian ketika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan.
Harga Pertamax Masih Jauh dari Harga Keekonomian
Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan harga keekonomian Pertamax pada Mei 2026 telah berada di atas Rp17.000 per liter. Sementara harga jual sebelum penyesuaian masih berada di level Rp12.300 per liter.
Artinya terdapat selisih sekitar Rp4.700 hingga Rp5.000 per liter antara harga jual dan harga keekonomian.
Dengan konsumsi Pertamax nasional sekitar 10-12 juta kiloliter per tahun, selisih tersebut berpotensi menciptakan beban ekonomi hingga Rp47 triliun sampai Rp60 triliun per tahun apabila seluruhnya harus ditanggung melalui mekanisme kompensasi.
Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pemerintah dan Pertamina akhirnya memilih melakukan penyesuaian harga Pertamax.
Risiko Baru Setelah Harga Naik
Meski demikian, penyesuaian harga Pertamax tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Jika harga Pertamax tetap ditahan, beban kompensasi energi akan terus membengkak. Namun ketika harga Pertamax dinaikkan mendekati harga keekonomian, muncul risiko perpindahan konsumen ke Pertalite yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
Karena itu, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi juga memastikan distribusi Pertalite tetap tepat sasaran. Tanpa pengawasan yang ketat, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu migrasi konsumsi yang justru menciptakan tekanan fiskal baru.
Dengan konsumsi Pertalite yang mencapai sekitar 31 juta kiloliter per tahun atau hampir tiga kali lebih besar dibandingkan Pertamax, sedikit saja pergeseran konsumsi dapat berdampak besar terhadap anggaran energi negara. Inilah dilema yang kini dihadapi pemerintah: menjaga harga energi tetap terjangkau sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan berkelanjutan.
