2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekitar 10 ribu peserta aksi damai yang terdiri dari petani, pedagang, nelayan, serta sejumlah organisasi sayap Partai Gerindra berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (14/8/2026). Massa menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung TVRI tersebut digelar bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Massa membawa berbagai spanduk, antara lain bertuliskan "Jaga Prabowo, Jaga Indonesia" serta seruan pemberantasan mafia anggaran dan oligarki. Orasi disampaikan secara bergantian selama sekitar tiga jam.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan dukungan terhadap pemerintah tidak berarti masyarakat menutup mata terhadap berbagai kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut dia, kritik berbasis fakta dan data tetap diperlukan selama disampaikan secara bertanggung jawab.
"Di tengah derasnya kritik, demonstrasi, dan hoaks di ruang digital, kami menegaskan bahwa kritik adalah hak rakyat, tetapi fitnah, disinformasi, kekerasan, dan upaya memecah bangsa harus ditolak. Dukungan kami bukan cek kosong. Kami meminta program yang kurang tetap diperbaiki, yang menyimpang harus ditindak, yang korup harus dihukum. Tetapi program yang berpihak kepada rakyat dan cita-cita kedaulatan bangsa harus dijaga sampai tuntas," kata Don dalam orasinya.
Menurut Don, masyarakat perlu melihat berbagai program pemerintah secara lebih utuh, terutama kebijakan yang menyangkut pangan, pendidikan, nelayan, ekonomi desa, hingga pengembangan industri. Program-program tersebut, kata dia, perlu dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kami mendukung pemerintahan yang lahir dari proses konstitusional. Demonstrasi dan kritik harus dihormati, tetapi hoaks, provokasi, perusakan, dan kekerasan harus ditolak. Demokrasi harus kuat tanpa mengorbankan persatuan Indonesia," ujarnya.
Peserta aksi juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Perbedaan pandangan, kata Don, tidak seharusnya berujung pada perpecahan.
Salah satu program yang mendapat perhatian massa adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Don menilai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menciptakan pasar bagi produk petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM.
"Makan Bergizi Gratis adalah investasi pada anak Indonesia sekaligus penggerak ekonomi lokal. Program ini harus diteruskan dengan tata kelola yang transparan, standar keamanan pangan yang ketat, dan keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM," katanya.
Dia menekankan pelaksanaan MBG tetap harus diawasi, mulai dari pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran. Seluruh proses tersebut dinilai perlu dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.
Sektor pangan juga menjadi perhatian dalam pernyataan sikap peserta aksi. Don mengatakan upaya mencapai swasembada pangan harus dibarengi dengan kebijakan yang membantu petani meningkatkan produksi sekaligus memperoleh harga panen yang layak.
Peserta aksi mendukung kemudahan akses pupuk, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, harga panen yang menguntungkan, serta perlindungan bagi petani.
"Pangan adalah kedaulatan. Bangsa besar tidak boleh menggantungkan urusan makan rakyatnya kepada negara lain," ujar Don.
Peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk koperasi baru, tetapi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dioperasionalkan pada Mei 2026.
Don mengatakan koperasi harus mampu memperpendek rantai pasok, membantu UMKM, memperbaiki distribusi kebutuhan pokok, serta meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.
"Kami ingin koperasi menjadi pusat ekonomi rakyat. Koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa," kata Don.
Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi bagian dari perhatian peserta aksi. Don mengatakan pembangunan kawasan nelayan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pesisir.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan dalam pernyataan sikap menyebut pembangunan 65 lokasi telah menyerap 17.550 tenaga kerja. Pemerintah juga merencanakan pembangunan di 1.269 lokasi pada 2026.
"Laut Indonesia harus menyejahterakan nelayan Indonesia," ujarnya.
Menurut Don, penguatan ekonomi nelayan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Nelayan juga membutuhkan akses terhadap sarana produksi, pasar, pengolahan hasil tangkapan, serta perlindungan usaha.
Pendidikan turut menjadi bagian dari tuntutan peserta aksi. Don mengatakan anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan pedagang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat disebut telah menjangkau 15.954 siswa. Pemerintah juga menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026.
"Tidak boleh ada anak petani, nelayan, buruh, atau pedagang kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin," kata Don.
Dia menilai peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Massa aksi juga menyampaikan dukungan terhadap hilirisasi sumber daya alam. Don mengatakan Indonesia perlu mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari kekayaan alam yang dimiliki.
"Kami mendukung hilirisasi agar sumber daya alam tidak terus dijual murah sebagai bahan mentah. Nilai tambah, industri, teknologi, lapangan kerja, dan penerimaan negara harus tumbuh di tanah air serta memberi manfaat nyata bagi daerah dan rakyat," ujarnya.
Menurut Don, pembangunan industri tetap harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
Peserta aksi turut menyoroti perdebatan mengenai kondisi ekonomi nasional. Don mengingatkan masyarakat agar melihat data sebelum mengambil kesimpulan mengenai arah perekonomian Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen. Sementara itu, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.
"Tantangan tetap ada, tetapi data menunjukkan Indonesia tidak kehilangan arah. Karena itu, masyarakat harus tetap kritis, tetapi jangan mudah percaya pada narasi yang hanya membangun rasa putus asa," kata Don.
Aksi berlangsung tertib hingga massa kemudian membubarkan diri secara bertahap. Sebelumnya, peserta tetap bertahan di lokasi selama rangkaian aksi berlangsung dan menyampaikan berbagai tuntutan terkait pengawalan program pemerintah.
Don mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus pengingat agar pemerintah terus memperbaiki program yang belum berjalan maksimal.
"Kami mendukung program yang berpihak kepada rakyat, tetapi dukungan itu harus disertai pengawalan. Kalau ada yang kurang, kita sampaikan. Kalau ada yang salah, kita minta diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak," ujar Don.
Menurut dia, masyarakat memiliki peran untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar sampai kepada petani, pedagang, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa.
