Sebanyak 396 peserta mengikuti retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akademi Militer, Magelang, Kamis, 16 April 2026. Peserta itu terdiri dari Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia dan Pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Ace Hasan Syadzily mengatakan pimpinan DPRD berperan penting dalam mengawal dan mewujudkan Asta Cita di tingkat daerah. Bagi dia, DPRD bukan sekadar pengemban fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Tetapi juga penjaga harmoni antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal. Sebuah peran strategis yang menentukan apakah pembangunan dapat berjalan selaras atau justru terfragmentasi,” kata Ace dalam keterangan resmi Lemhannas, Kamis, 16 April 2026.
Ace mengatakan di tengah pengaruh geopolitik saat ini, DPRD harus mampu merumuskan dan mendukung desain besar pembangunan nasional. Setiap keputusan anggaran, regulasi, dan pengawasan harus diarahkan dan mampu berkontribusi nyata bagi masa depan bangsa dan masyarakat di daerah.
"Mampu menjembatani kebijakan pusat dan daerah, merajut kolaborasi lintas sektor, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan,” ujar Ace.
Kata dia, tujuan kegiatan ini untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membentuk cara pandang, meneguhkan komitmen kebangsaan, dan memperkuat peran pimpinan DPRD dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ace berharap kegiatan ini dapat mempererat kolaborasi dan kerja sama di antara pimpinan DPRD yang hadir. Pun menyelaraskan kebijakan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Sehingga tujuan Indonesia Emas 2045 melalui fondasi Asta Cita ini bisa kita wujudkan,” kata Ace. Adapun kegiatan ini mengangkat tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045”
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, beberapa kali diadakan retret untuk penjabat. Di antaranya retret para menteri Kabinet Merah Putih dan retret kepala daerah.
Sebelumnya,Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai kegiatan retreat kepala daerah semakin menunjukan kentalnya militerisme di dalam pemerintahan Prabowo.
Ketimbang membekali kepala daerah dengan cara mengikuti retreat di Akademi Militer, Prabowo dapat menguji rasa nasionalis dan keselarasan visi dengan memantau langsung kerja kepala daerah di lapangan.
