5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin dinilai menjadi pengingat perlunya percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional. Pengelolaan sampah yang selama ini masih bertumpu pada sistem penimbunan dinilai perlu beralih menuju pemanfaatan sampah menjadi energi melalui skema waste-to-energy (WTE).
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, kebakaran TPA kembali menunjukkan keterbatasan sistem pengelolaan sampah berbasis landfill. Menurut dia, kondisi tersebut memerlukan perubahan mendasar agar sampah tidak hanya ditimbun, tetapi juga dimanfaatkan menjadi sumber daya yang bernilai.
"Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada di titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik," ujar Eddy dalam keterangannya.
Ia mengatakan, Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun. Namun, sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir dengan sistem penimbunan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana, memperbesar pencemaran lingkungan, sekaligus menyebabkan potensi energi dari sampah belum termanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Eddy mendukung langkah pemerintah yang tengah mempercepat pembangunan fasilitas waste-to-energy di berbagai daerah sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional.
"Program waste-to-energy merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah," katanya.
Menurut Eddy, teknologi waste-to-energy telah diterapkan di berbagai negara dengan standar lingkungan yang ketat. Karena itu, ia menilai pembangunan maupun pengoperasian fasilitas tersebut harus memenuhi ketentuan lingkungan hidup, menggunakan teknologi terbaik, serta dilakukan secara transparan.
"Pelaksanaan program ini harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi internasional, diawasi secara ketat, dan menghasilkan energi bersih yang kita butuhkan dalam rangka transisi energi," ujarnya.
Meski demikian, Eddy menegaskan pengurangan sampah dari sumber tetap harus menjadi prioritas melalui pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan kegiatan daur ulang, penguatan bank sampah, serta edukasi kepada masyarakat.
"Waste-to-energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah. Justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi," katanya.
Ia berharap peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional dari pendekatan berbasis penimbunan menuju sistem yang lebih modern, mengedepankan teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih.
"Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan memperluas TPA. Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan waste-to-energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi. Momentum ini harus kita manfaatkan agar kejadian seperti kebakaran TPA Jatiwaringin tidak terus berulang di masa mendatang," ujar anggota Komisi XII DPR RI tersebut.
