Ketika Air Mengalir, Politik pun Melunak

"Air tidak pernah bertanya siapa pemilik negeri yang dilaluinya. Ia hanya mengalir, memberi kehidupan, lalu mengajarkan bahwa keberlangsungan hidup selalu lebih penting daripada perebutan kekuasaan."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah dunia yang dipenuhi persaingan geopolitik, perlombaan senjata, dan perebutan sumber daya strategis, sebuah kabar baik datang dari Asia Tengah. Kawasan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu wilayah dengan ketegangan pengelolaan air lintas batas kini mulai menunjukkan arah baru.

Inovasi diplomasi politik kerjasama di antara negara-negara kawasan tersebut menggambarkan munculnya paradigma baru: kerja sama mulai menggantikan kompetisi sebagai fondasi pengelolaan air.

Perubahan ini layak mendapat perhatian dunia. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa air dapat menjadi penyebab konflik, tetapi juga mampu menjadi jembatan perdamaian. Pilihan akhirnya tidak ditentukan oleh sungai, melainkan oleh cara manusia memandang dan mengelolanya.

Asia Tengah dihuni oleh negara-negara yang saling bergantung pada aliran sungai besar seperti Syr Darya dan Amu Darya. Negara-negara hulu seperti Kyrgyzstan dan Tajikistan memerlukan air untuk pembangkit listrik tenaga air, sedangkan negara-negara hilir seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan membutuhkannya untuk irigasi pertanian.

Ketika masing-masing lebih mengutamakan kepentingan sendiri, air berubah menjadi sumber ketegangan. Namun ketika semua menyadari bahwa tidak ada satu pun yang mampu mengendalikan sungai sendirian, dialog menjadi pilihan yang lebih masuk akal daripada konfrontasi.

Perubahan tersebut sesungguhnya memperlihatkan sebuah pelajaran sederhana tetapi mendalam: air tidak mengenal batas negara. Yang mengenal batas hanyalah administrasi politik. Sungai terus mengalir tanpa membawa paspor, tanpa mengenal ideologi, tanpa membedakan bahasa maupun agama. Alam seakan mengingatkan bahwa kehidupan dibangun di atas keterhubungan, bukan keterpisahan.

Kerja sama tersebut tentu tidak lahir secara tiba-tiba, apalagi semata-mata karena perubahan sikap para pemimpin. Ia merupakan hasil pertemuan berbagai tekanan strategis yang semakin sulit diabaikan. Pergantian kepemimpinan di Uzbekistan pada 2016 membuka ruang dialog baru di kawasan. Banyak analis menilai titik balik terbesar terjadi sejak 2016, ketika Shavkat Mirziyoyev menggantikan Islam Karimov.

Pada era Karimov, hubungan dengan negara-negara tetangga relatif lebih konfrontatif, terutama terkait pembangunan bendungan di Tajikistan dan Kyrgyzstan. Mirziyoyev mengubah pendekatan menjadi: dialog, kerja sama regional, saling berbagi manfaat (benefit-sharing), bukan sekadar berbagi volume air (water-sharing). Inilah yang banyak disebut sebagai turning point bagi Asia Tengah.

Pada saat yang sama, tragedi ekologis Danau Aral menjadi pengingat bahwa eksploitasi air tanpa koordinasi hanya akan melahirkan kerugian bersama. Penyusutan gletser akibat tekanan ekologis semakin mempersempit ruang untuk bersikap egoistis, sementara kebutuhan akan energi, pangan, perdagangan, dan investasi membuat negara-negara Asia Tengah menyadari bahwa stabilitas kawasan jauh lebih bernilai daripada kemenangan sepihak. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan sederhana: konflik tidak menambah setetes air pun, sedangkan kerja sama mampu memperbesar manfaat setiap tetes yang tersedia.

Tidak ada negara Asia Tengah yang benar-benar mandiri. Kyrgyzstan membutuhkan listrik. Uzbekistan membutuhkan irigasi. Kazakhstan membutuhkan stabilitas pangan. Tajikistan membutuhkan investasi.

Kerja sama air akhirnya membuka jalan bagi perdagangan, energi, transportasi, investasi lintas batas. Air berubah menjadi modal pembangunan regional.

Di sinilah hydropolitics memasuki babak baru. Selama ini, istilah tersebut sering dipahami sebagai perebutan pengaruh atas sumber daya air. Semakin besar kendali atas air, semakin besar pula daya tawar politik suatu negara. Cara pandang seperti ini merupakan paradigma zero-sum game: keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lain.

Padahal air mengajarkan logika yang berbeda. Air justru memperlihatkan bahwa keberhasilan satu wilayah sangat bergantung pada kesehatan wilayah lainnya. Hutan yang terjaga di daerah hulu menentukan kualitas air di daerah hilir. Bendungan yang dikelola secara transparan mengurangi risiko banjir bagi wilayah di bawahnya. Informasi hidrologi yang dibagikan bersama dapat menyelamatkan jutaan penduduk dari kekeringan maupun bencana.

Dengan kata lain, air bekerja berdasarkan prinsip saling ketergantungan (interdependence), bukan dominasi.

Perubahan kondisi lingkungan semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Pencairan gletser di Pegunungan Pamir dan Tian Shan menyebabkan pola aliran sungai menjadi semakin tidak menentu. Fenomena ini tidak hanya mengurangi ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan pangan di seluruh kawasan. (IPCC, Sixth Assessment Report, 2023; UNESCO, United Nations World Water Development Report, 2024).

Dalam kondisi seperti itu, membangun tembok tidak akan menghentikan aliran sungai. Sebaliknya, membangun kepercayaan menjadi investasi yang jauh lebih murah dibandingkan membangun konflik.

Di sinilah dunia mulai mengenal konsep hydrodiplomacy. Diplomasi air bukan sekadar perundingan teknis mengenai pembagian debit sungai, tetapi sebuah mekanisme membangun rasa saling percaya melalui pertukaran data hidrologi, pengelolaan bendungan bersama, sistem peringatan dini banjir, hingga penyusunan kebijakan lintas negara yang berkeadilan. (Aaron T. Wolf. 2007. Shared Waters: Conflict and Cooperation).

Perkembangan tersebut masih dapat dilangkahkan lebih jauh. Dunia tidak cukup hanya berbicara tentang hydropolitics ataupun hydrodiplomacy. Kita memerlukan paradigma baru yang dapat disebut sebagai Hydrosolidarity. Hydrosolidarity berpijak pada kesadaran bahwa air bukan sekadar komoditas ekonomi atau instrumen politik, melainkan fondasi kehidupan bersama. Dalam paradigma ini, keberhasilan suatu wilayah diukur bukan dari seberapa besar air yang berhasil dikuasai, melainkan seberapa adil air dapat dibagikan tanpa merusak keseimbangan ekologi.

Pandangan tersebut sesungguhnya sangat dekat dengan ajaran Al-Qur'an. Allah berfirman:

"Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." (QS. Al-Anbiya: 30).

Ayat ini menunjukkan bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian. Karena itu, mengelola air pada hakikatnya bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga amanah moral. Demikian pula konsep mizan (keseimbangan) dalam QS. Ar-Rahman: 7–9 mengingatkan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai apabila manusia tidak melampaui batas dalam mengeksploitasi alam.

Pelajaran Asia Tengah juga sangat relevan bagi Indonesia. Memang Indonesia tidak menghadapi banyak sungai lintas negara, tetapi kita memiliki tantangan yang tidak kalah kompleks: sungai lintas provinsi, daerah aliran sungai yang melintasi banyak kabupaten, perebutan air antara pertanian, industri, rumah tangga, energi, hingga kawasan konservasi.

Jika setiap sektor berjalan sendiri-sendiri, maka konflik air akan mudah muncul. Tetapi apabila seluruh pemangku kepentingan memandang daerah aliran sungai sebagai satu kesatuan ekologi dari hulu hingga hilir, maka air dapat menjadi perekat pembangunan nasional. Karena itu, pengelolaan air sebaiknya tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan berbasis kesatuan bentang alam (river basin management). Penguatan rehabilitasi kawasan hulu, perlindungan daerah resapan, pemanfaatan teknologi hidrologi modern, keterbukaan data, serta koordinasi antarlembaga perlu menjadi prioritas pembangunan. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep Integrated Water Resources Management (IWRM) yang didorong oleh Global Water Partnership dan PBB.

Lebih jauh lagi, pengalaman Asia Tengah memperlihatkan bahwa keamanan air (water security) sesungguhnya tidak akan pernah tercapai tanpa kedaulatan ekologi (ecological integrity). Bendungan dapat dibangun, kanal dapat diperlebar, teknologi dapat semakin canggih, tetapi apabila hutan terus rusak dan daerah tangkapan air terus menyusut, maka krisis hanya tinggal menunggu waktu.

Pada akhirnya, air sedang mengajarkan pelajaran yang sangat sederhana. Air selalu mencari jalan terendah, bukan karena lemah, melainkan karena rendah hati. Ia tidak memaksa batu untuk menyingkir, tetapi perlahan membentuknya. Ia tidak meninggikan diri, namun justru menjadi sumber kehidupan bagi semuanya. Barangkali politik pun perlu belajar kepada air.

Sejarah sering mengingat nama seorang pemimpin sebagai pengubah arah, tetapi sesungguhnya yang mengubah arah sejarah adalah pertemuan antara kepemimpinan yang visioner dan pelajaran pahit yang diberikan oleh alam. Di Asia Tengah, Shavkat Mirziyoyev menjadi wajah perubahan politik, tetapi Danau Aral adalah guru yang membentuk kesadaran kolektif kawasan.

Ketika manusia berhenti melihat air sebagai alat kekuasaan dan mulai memandangnya sebagai amanah bersama, saat itulah hydropolitics akan berubah menjadi hydrosolidarity. Dari sanalah lahir peradaban yang tidak dibangun di atas perebutan sumber daya, melainkan di atas kerja sama, keadilan, dan keseimbangan.

Sebab, masa depan dunia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat menguasai sungai, tetapi oleh siapa yang paling bijaksana menjaga agar sungai tetap mengalir untuk semua.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.