1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penguatan budaya manajemen risiko dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat (LPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar pelatihan Risk Based Performance Management Training di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, pada Jumat-Sabtu (7-8/8/2026)
Ketua Umum AMREI, Rifky Assamady mengatakan, pelatihan Risk Based Performance Management menjadi bagian dari upaya transfer pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko kepada para peserta, khususnya yang bergerak di bidang ekonomi umat. Menurut dia, pemahaman mengenai manajemen risiko selama ini masih sering dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif, padahal penerapannya menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah organisasi maupun usaha.
"Selama ini pengertian risk management lebih banyak untuk kepentingan administrasi atau sekadar menunjukkan kewajiban. Padahal, dalam kondisi turbulensi perekonomian seperti sekarang, banyak perusahaan maupun pelaku usaha yang gagal karena tidak mengantisipasi risiko yang muncul di lapangan," kata Rifky kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Jumat (7/8/2026)
Ia menjelaskan, banyak organisasi telah memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang baik sebagai tolok ukur pencapaian target. Namun, penyusunan target tersebut sering kali tidak diiringi dengan identifikasi dan pengukuran risiko yang memadai.
Karena itu, menurut Rifky, setiap perencanaan usaha jangka panjang semestinya disertai penyusunan Key Risk Indicator agar setiap langkah dan target yang ditetapkan telah melalui kajian risiko. Dengan demikian, organisasi dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan.
Dalam pelatihan tersebut, AMREI tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga menggunakan metode simulasi dan permainan agar peserta lebih mudah memahami penerapan manajemen risiko dalam situasi nyata.
"Kami tidak ingin peserta hanya menghafal teori. Melalui permainan, peserta belajar bagaimana berkomunikasi, melakukan mitigasi risiko, menerima masukan, serta membangun kolaborasi dengan para mitra," ujarnya.
Rifky menegaskan, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas usaha. Karena itu, fokus utama bukan menghilangkan risiko, melainkan meminimalkan dampaknya melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat.
Ia menambahkan, pengelolaan risiko juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki kompetensi dan pengalaman berbeda. Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi salah satu cara untuk menekan potensi risiko yang dihadapi organisasi maupun pelaku usaha.
Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, Rifky menilai setiap target usaha perlu disusun secara realistis dan dibarengi dengan strategi mitigasi risiko. Dengan pendekatan tersebut, organisasi diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Lebih lanjut, AMREI bersama MUI juga berkeinginan mengembangkan konsep manajemen risiko syariah sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi umat. Menurut Rifky, penerapan manajemen risiko yang sejalan dengan prinsip syariah diharapkan dapat mendukung implementasi fatwa-fatwa MUI sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi umat.
"Kami ingin berkontribusi untuk kebaikan umat dan pemerintah. Harapannya, para pelaku ekonomi syariah dapat menyusun program dan target yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga berbasis pada manajemen risiko sehingga lebih siap menghadapi kondisi nyata di lapangan," kata Rifky.
Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta dari lingkungan MUI serta perwakilan sejumlah lembaga, termasuk sektor keuangan dan asuransi syariah. Melalui kegiatan itu, AMREI berharap transfer pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko dapat memperkuat penerapan tata kelola berbasis risiko di lingkungan ekonomi syariah.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ekonomi, Hazuarli Halim, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi MUI, khususnya melalui LPEU, dengan AMREI untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menerapkan manajemen risiko.
Menurut Hazuarli, penerapan manajemen risiko menjadi penting karena setiap organisasi, termasuk MUI, perlu memiliki kemampuan mengantisipasi berbagai tantangan dan potensi kendala dalam menjalankan program kerja. Ia menambahkan, meskipun MUI telah menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO, aspek manajemen risiko tetap perlu terus diperkuat sebagai bagian dari tata kelola organisasi.
"Kita membutuhkan upaya untuk melakukan mitigasi risiko terhadap berbagai kegiatan, program, dan langkah-langkah yang kita lakukan ke depan dalam menjalankan organisasi. Manajemen risiko ini sebenarnya juga menjadi bagian dari sistem ISO yang sedang berjalan di MUI," kata Hazuarli.
Menurutnya, kemampuan melakukan analisis risiko menjadi faktor penting agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Dengan pendekatan tersebut, pimpinan organisasi diharapkan mampu menyusun langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan kendala yang muncul selama pelaksanaan program.
Hazuarli menambahkan, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Di tengah keterbatasan sumber daya, setiap program perlu dirancang dengan berbagai alternatif skenario sehingga organisasi dapat menentukan langkah yang paling optimal dan memberikan dampak yang maksimal.
