MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyoroti mencuatnya dugaan suap yang turut melibatkan kalangan mahasiswa dalam gelombang demonstrasi mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan kasus suap mahasiswa itu terungkap dari pengakuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) Jakarta awal pekan ini.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Sangat menyedihkan kalau mahasiswa sampai mau dibayar untuk itu," kata Mahfud di UGM Yogyakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Meski demikian, pakar hukum tata negara itu menuturkan, sepanjang pengalamannya saat masih aktif menjadi mahasiswa, praktik penyusupan dan pembayaran aktivis sebenarnya bukan hal baru. Bedanya, dulu mahasiswa bukan disusupi, melainkan pekerjaannya merangkap sebagai intel aparat.
"Zaman saya mahasiswa dulu sudah banyak kalangan mahasiswa yang aktivis namun merangkap intel," kata Mahfud.
Hal itu justru diketahui Mahfud ketika era Orde Baru saat itu yang jadi lawan mahasiswa tumbang.
"Saat Orde Baru runtuh, hubungan saya dengan aktivis yang merangkap intel itu baru cair lagi. (Dia) mengaku memang menjadi intel yang dibayar. Kalau sekarang yang dibayar kan ganti buzzer," urai Mahfud.
Hanya saja, ujar Mahfud, model kasus seperti yang terjadi di BEM FH UBK di masa lalu nyaris tidak ada. Karena dinilai lebih mudah terdeteksi akibat melibatkan perantara seperti kalangan alumni.
"Model suap seperti di UBK itu juga ada, tapi arus kecil yang mudah ketahuan juga kan?" tutur Mahfud.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar generasi muda saat ini tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan politik luar.
"Sebaiknya mahasiswa solid, jangan mudah dipecah-pecah, walau bakal ada tandingan, seperti BEM tandingan," kata dia.
Menurut Mahfud, perjuangan mahasiswa yang perlu dijaga adalah independensi dan objektifitasnya.
Dugaan kasus suap yang menimpa BEM FH UBK terus menggelinding menjadi bola panas. Isu ini mencuat ke publik setelah aksi unjuk rasa yang digelar oleh perwakilan BEM sejumlah fakultas UBK di Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa beberapa tuntutan, termasuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicanangkan oleh pemerintah.
Di tengah-tengah berlangsungnya aksi, diumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menemui mereka, sehingga sebanyak 15 perwakilan mahasiswa kemudian diizinkan masuk ke Kantor Wakil Presiden untuk melakukan dialog langsung.
Namun, polemik mulai mencuat seminggu setelah aksi tersebut, tepatnya dalam sebuah forum klarifikasi internal yang digelar di kampus pada Senin, 22 Juni 2026.
Rekaman video dari forum itu mendadak viral di media sosial setelah Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, secara blak-blakan mengakui bahwa dirinya telah menerima uang tunai sebesar 20 juta rupiah.
Menurut pengakuannya, jumlah uang tersebut baru cair sebesar 20 persen dari total komitmen awal yang diduga dijanjikan kepada mereka, yaitu sebesar 300 juta rupiah.
Berdasarkan pengakuan Abdimaludin dalam forum internal tersebut, uang puluhan juta rupiah itu diberikan dengan maksud dan kesepakatan agar para mahasiswa bersedia mengalihkan titik lokasi demonstrasi mereka, yang awalnya terkonsentrasi di depan Istana Negara dipindahkan ke depan Gedung DPR RI.
Walaupun pada pelaksanaannya, instruksi pengalihan lokasi tersebut gagal total karena massa mahasiswa memilih untuk tetap bertahan menyuarakan aspirasi di kawasan Istana Negara.
