REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mencari pos anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan program stimulus ekonomi pemerintah. Pemerintah juga akan membentuk tim akselerasi program pembangunan.
“Pos anggaran kan bisa digeser. Nanti kita lihat mana yang diprediksi tidak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami geser ke tempat yang lebih siap,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Ia menambahkan akan meninjau program-program potensial yang membutuhkan anggaran. Bila pelaksanaannya terhambat, Purbaya siap mendorong akselerasi program.
Pemerintah, kata dia, juga akan membentuk tim akselerasi program pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh program berjalan dengan baik sehingga dampaknya tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.
“Kementerian Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini. Semaksimal mungkin, saya ingin nanti akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi tidak akan ada sisa anggaran berlebihan seperti dulu lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah mencakup delapan program utama dan empat program tambahan yang akan digulirkan hingga akhir tahun.
Salah satunya, pemerintah mendorong program magang berbayar bagi para fresh graduate untuk menyambungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.
Selain itu, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) diperluas dari sebelumnya hanya untuk industri padat karya menjadi mencakup sektor lain, termasuk perhotelan, restoran, dan katering (horeka).
Program bantuan pangan yang telah berjalan juga akan diperpanjang selama tiga bulan ke depan.
Pemerintah memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian, agar dapat diakses pekerja lepas termasuk mitra pengemudi ojek daring (ojol). Mekanisme teknis tengah disiapkan agar sebagian iuran pekerja dapat ditanggung negara.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan fasilitas untuk perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Pemerintah menyiapkan program cash for work atau kerja padat karya di sektor perhubungan maupun sektor perumahan.
sumber : ANTARA