4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH, – Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh telah menyusun sejumlah rekomendasi dengan fokus utama pada penguatan kota tangguh bencana dan fiskal. Rekomendasi ini akan dibawa ke rapat kerja nasional pada 2026.
Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya kota tangguh dari segi kebencanaan dan fiskal. "Kita bicarakan kali ini tentang kota tangguh. Kami menggarisbawahi kota tangguh ini adalah tangguh dalam kebencanaan dan tangguh fiskal. Ini dua hal yang sama-sama penting," ujarnya dalam konferensi pers usai Raker Komwil I di Banda Aceh.
Rico Waas menjelaskan bahwa Komwil I APEKSI menetapkan 24 rekomendasi untuk dibawa dalam Rakernas di Medan pada Juni 2026. Namun, isu tentang kota tangguh bencana dan fiskal menjadi prioritas utama. Menurutnya, masalah ini harus sampai ke tingkat pusat karena kota, terutama sebagai ibu kota provinsi, memiliki peran penting dalam perekonomian.
"Misalnya, apabila terjadi bencana di satu kota, maka dapat mempengaruhi seluruh kota dan daerah di sekitarnya, dan akhirnya ekonomi tidak bisa berjalan. Maka, permasalahan ini menjadi utama dan penting untuk diperhatikan," tambahnya.
Terkait kota tangguh fiskal, Rico menyebut pentingnya berbagi kreativitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan Kota Malang yang mengelola sistem perdagangan dengan baik dan Kota Medan yang menerapkan sistem setoran pajak restoran dengan cara split, yaitu pembayaran lewat QRIS yang langsung dibagi otomatis kepada keuangan daerah dan pihak swasta.
Rekomendasi Lainnya
Selain fokus pada ketahanan bencana dan fiskal, rekomendasi Komwil I APEKSI yang akan dibawa ke Rakernas 2026 juga mencakup kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.
Rekomendasi lainnya meliputi penyempurnaan sistem online single submission (OSS) dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan pusat untuk memfasilitasi UMKM.
APEKSI juga mendorong perencanaan tata ruang dan pembangunan, penguatan SDM dan birokrasi, serta meminta pembayaran gaji PPPK dibayar melalui APBN. Selain itu, ada usulan pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) menggunakan pola seperti opsen kendaraan bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kabupaten/kota dibayarkan seperti pola opsen.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
