MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah belum memutuskan skema pengolahan gas Blok Andaman karena masih mempertimbangkan hitungan untung rugi dari sisi ekonomi terlebih dulu. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Aceh di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe mendorong agar pengolahan gas dilakukan dengan skema onshore, yakni di darat.
"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win (terkait permintaan Aceh). Kita nggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," kata Bahlil Lahadalia di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026, dikutip dari Antara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hal tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia kepada awak media dalam konferensi pers seusai prosesi pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh.
Bahlil memastikan bahwa pengelolaan gas ini bermuara pada bisnis. Artinya, bila perhitungan ekonominya dianggap memadai, maka permintaan Daerah Aceh agar pengolahan gas tersebut dilakukan di KEK Arun dapat dipertimbangkan.
Sebaliknya, kata Bahlil, jika dalam perhitungan ekonominya agak berat, pengolahan gas dengan skema onshore mungkin sulit untuk dipaksakan.
"Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu, ya," ujar Bahlil.
Sebelumnya diberitakan bahwa Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Pada tahap awal ini, produksi Mubadala Energy ditargetkan mencapai 300 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari).
Terkait dengan temuan gas ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM mengenai pengelolaan temuan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman oleh Mubadala Energy tersebut.
Adapun permintaan pemerintah daerah Aceh yakni pengelolaan gas tersebut dilakukan dengan skema onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe. Artinya pengelolaan tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore).
Kemudian, Pemda Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Selain itu, pemerintah daerah juga meminta ada penundaan sementara Plan of Development (PoD) atau dokumen perencanaannya.
Bahlil menjelaskan, temuan gas oleh Mubadala tersebut berada di atas 12 mil laut. Bila dibangun pipa gas, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Dengan begitu, harga gas bisa melonjak sampai US$ 10 per MMBTU dan tidak kompetitif.
"Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas US$ 10 per MMBTU," ujarnya. Adapun target produksi gas Mubadala pada tahap awal ini direncanakan sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).
Sebagian dari rencana produksi tersebut, kata dia, bakal distribusi sebagiannya untuk PLN, dan kepada industri di Aceh yaitu Pupuk Iskandar Muda PIM). "Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," ujarnya.
Lebih jauh, Bahlil menyatakan, pemegang konsesi blok Andaman adalah Mubadala Energy. Maka dari itu, pemerintah harus menjamin tentang bagaimana keberlanjutan, dan juga berdampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. "Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga."
