INFO TEMPO – BPJS Kesehatan memperluas jangkauan edukasi Program JKN dengan menggandeng Keuskupan Agung Jakarta melalui Sinergi Penyuluh Agama Integrasi Literasi atau SYAIR JKN, pada Senin, 11 Agustus 2026.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan bahwa SYAIR JKN merupakan bagian dari strategi BPJS Kesehatan dalam membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dengan pendekatan pentahelix. Melalui kolaborasi ini, informasi mengenai Program JKN dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan melibatkan para pemuka agama sebagai mitra edukasi yang memiliki kedekatan dengan umat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Program JKN merupakan amanat bersama, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama. Melalui SYAIR JKN, kami ingin memperkuat literasi masyarakat agar semakin memahami manfaat Program JKN, menjaga kepesertaan tetap aktif, serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Akmal.
Menurut Akmal, kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, sedangkan Program JKN merupakan wujud semangat gotong royong bangsa. Karena itu, penyampaian informasi mengenai Program JKN perlu dilakukan secara kolaboratif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.
"Kami percaya para pemuka agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat. Karena itu, kolaborasi ini sebagai bagian dari gerakan bersama agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta JKN, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif," ujarnya.
Akmal melanjutkan, hal ini sejalan dengan Paus Leo XIV yang menyampaikan perihal UHC dan kesetaraan kesehatan, serta senada dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan, per 1 Agustus 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 284,4 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mendukung pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.762 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.228 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Tingginya cakupan kepesertaan bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan Program JKN. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap peserta tetap aktif, memahami manfaat Program JKN, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Untuk itu literasi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemuka agama sangat diperlukan," terang Akmal.
Bentuk kerja sama yang sedang digagas BPJS Kesehatan bersama Keuskupan Agung Jakarta antara lain penyusunan nota kesepahaman; penyusunan buku khotbah mingguan bertema Program JKN; peningkatan edukasi dan literasi kepada para uskup, pemimpin umat, serta pengurus gereja melalui kegiatan Training of Trainer (ToT); pendaftaran peserta JKN secara kolektif bagi pengelola dan pekerja keagamaan; penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan Katolik; serta kolaborasi dengan yayasan dan institusi Katolik dalam meningkatkan literasi sekaligus mendukung keberlangsungan Program JKN.
"Melalui kerja sama ini, harapannya mampu meningkatkan literasi dan kepesertaan aktif masyarakat. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin luas pula manfaat Program JKN yang dapat dirasakan masyarakat dan semakin terjaga keberlangsungan Program JKN sebagai wujud gotong royong bangsa," kata Akmal.
Sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan lebih dari Rp1.270 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan. Akmal menjelaskan, seluruh proses pembayaran klaim dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan JKN dapat terus berjalan secara optimal.
Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa pihaknya secara konsisten mendukung gagasan kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal tersebut selaras dengan prinsip keagamaan serta semangat solidaritas nasional yang menjadi bagian penting dalam kehidupan Gereja.
"Kami secara konsisten mendukung gagasan kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan karena selaras dengan prinsip keagamaan dan semangat solidaritas nasional. Prinsip solidaritas juga diwujudkan melalui praktik subsidi silang di lingkungan Gereja," jelasnya.
Kardinal Ignatius Suharyo berharap agar komunikasi dengan paroki maupun majelis Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) berjalan lancar, agar kolaborasi dan sinergi bersama dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Program JKN berjalan lancar.
"Semangat tersebut sejalan dengan upaya mendorong keadilan sosial dalam penyelenggaraan Program JKN. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat dikembangkan di tingkat nasional melalui KWI, termasuk melalui Komisi Kesehatan maupun Presidium KWI. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan kolaborasi hingga 38 keuskupan yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya. (*)
