INFO TEMPO - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Rozi Putra menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor. Menurut Rozi, kondisi tersebut menunjukkan penyaluran hak-hak warga yang membutuhkan belum optimal.
"Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu," ujar Rozi Putra dalam rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Rabu, 8 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Rozi mempertanyakan secara mendalam apa yang menjadi penyebab utama masih tersisanya anggaran perlindungan sosial. Menurut dia, program-program sosial yang telah dianggarkan oleh pemerintah seharusnya dapat terserap 100 persen untuk menyasar masyarakat rentan.
Jika anggaran tersebut masih tersisa, hal itu menjadi indikator kuat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh hak dan bantuan yang telah disiapkan negara. Selain masalah serapan anggaran, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendesak Dinas Sosial Kota Bogor memberikan penjelasan mengenai proses pemutakhiran data kemiskinan.
Ia meminta kepastian apakah Dinsos telah melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN). Langkah ini dinilai penting karena Komisi IV DPRD Kota Bogor masih terus menerima banyak keluhan dari masyarakat.
Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah ketidaksesuaian data desil kemiskinan, yang berujung pada gagalnya anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan beasiswa sekolah. "Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan," kata Rozi.
Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta Dinas Sosial untuk terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Harapannya, tidak ada lagi program bantuan sosial di Kota Bogor yang salah sasaran atau tidak terserap akibat kendala administratif data.
"Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak," ujarnya. (*)
