1 day ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Selamat Ginting*
Pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu menjadi peristiwa strategis dalam politik pertahanan Indonesia. Jabatan ini bukan sekadar puncak karier militer, melainkan simbol kepercayaan politik presiden terhadap figur tertentu di tubuh angkatan bersenjata.
Pada era Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, bursa Panglima TNI menjadi semakin menarik karena melibatkan persilangan antara faktor historis, kompetisi antarmatra, dan warisan relasi kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya. Panglima TNI saat ini, Jenderal TNI Agus Subiyanto (Akmil 1991), berasal dari Angkatan Darat (AD).
Secara struktural dan historis, posisi ini sejalan dengan tradisi panjang dominasi AD dalam kepemimpinan TNI. Namun dalam konteks transisi politik nasional, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya soal senioritas dan pengalaman, melainkan juga: bagaimana kesesuaian politik dengan kepemimpinan Presiden Prabowo?
Dominasi historis AD
Sejak era ABRI hingga TNI pascareformasi, kepemimpinan tertinggi militer Indonesia hampir selalu didominasi oleh AD. Dari puluhan Panglima ABRI/TNI sejak 1945, lebih dari dua pertiganya berasal dari matra darat. Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) hanya sesekali memperoleh kesempatan, biasanya pada momentum politik tertentu dan dalam durasi yang relatif singkat.
Dominasi ini tidak lahir secara kebetulan. Struktur pertahanan Indonesia bertumpu pada kekuatan teritorial Angkatan Darat yang menjangkau hingga tingkat daerah. Jaringan komando kewilayahan membuat AD dipersepsikan sebagai tulang punggung stabilitas nasional. Karena itu, dalam setiap bursa panglima, kandidat dari AD hampir selalu berada pada posisi unggul secara historis dan institusional.
Namun, dominasi yang terlalu lama juga melahirkan tuntutan keseimbangan. Ketika satu matra terlalu sering memegang pucuk pimpinan, muncul kebutuhan simbolik, baik dari internal TNI maupun publik strategis, untuk memberi ruang kepada matra lain sebagai penanda profesionalisme dan kesetaraan.
Kompetisi kandidat
Dalam bursa saat ini, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak (Akmil 1992) tetap menjadi kandidat yang berpeluang kuat. Angkatan Darat tidak hanya unggul secara historis, tetapi juga memiliki kelebihan politik yang nyata, seperti: jaringan teritorial yang luas, kedekatan dengan elite sipil, serta kontinuitas kepemimpinan. Dalam logika stabilitas, memilih Panglima dari AD sering dipandang sebagai opsi paling aman dan minim risiko.
Sementara itu, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono (AAU 1993) menawarkan alternatif berbeda. Ia merepresentasikan kepemimpinan yang berorientasi pada modernisasi kekuatan udara dan teknologi pertahanan, isu yang semakin relevan dalam perang modern. Namun secara historis, AU adalah matra yang paling jarang mengisi posisi Panglima TNI. Karena itu, peluang KSAU sangat bergantung pada preferensi politik Presiden, bukan pada tradisi institusional.
Adapun Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (Akmil 1991) memiliki keunggulan struktural sebagai figur koordinatif lintas matra. Namun, karena belum pernah menjadi Kepala Staf Angkatan, membuat daya saing politiknya relatif lebih lemah dibanding kandidat lain yang memimpin langsung satu matra.
Kecuali jika pada akhirnya, Presiden Prabowo memberikan posisi KSAD untuk Tandyo dalam waktu dekat ini. Di situlah mantan wakil KSAD tersebut punya peluang besar menjadi Panglima TNI.
Di luar ketiga nama tersebut, KSAL Laksamana Muhammad Ali (AAL 1989) menjadi figur yang unik. Dia merupakan perwira bintang empat paling senior yang masih aktif, dengan legitimasi profesional yang kuat. Latar belakang Angkatan Laut memberinya nilai strategis tersendiri di tengah meningkatnya tantangan keamanan maritim. Dalam konteks keseimbangan antarmatra, Muhammad Ali menawarkan simbol koreksi terhadap dominasi Angkatan Darat yang telah berlangsung lama.
Warisan relasi kekuasaan
Membaca bursa Panglima TNI tidak bisa dilepaskan dari faktor kedekatan personal para kandidat dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Sejumlah perwira tinggi bintang empat yang kini berada di puncak struktur TNI pernah menjadi bagian dari lingkaran dekat Jokowi, kelompok yang secara informal kerap disebut sebagai "Geng Solo".
Jenderal Agus Subiyanto dan Jenderal Maruli Simanjuntak sama-sama pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), posisi yang menempatkan perwira dalam kedekatan personal dan intens dengan presiden. Marsekal Mohamad Tonny Harjono pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, jabatan yang juga menandakan tingkat kepercayaan sangat tinggi.
Pada era Jokowi, kedekatan ini merupakan modal politik yang kuat. Namun dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kedekatan tersebut berpotensi memunculkan resistensi politik terselubung. Presiden Prabowo tentu membutuhkan Panglima TNI yang sepenuhnya berada dalam orbit kepercayaan dan visi strategisnya sendiri, bukan figur yang terlalu lekat dengan rezim sebelumnya.
Sebaliknya, KSAL Muhammad Ali dan Jenderal Tandyo Budi Revita tidak pernah menjadi bagian dari lingkaran dekat Presiden Jokowi. Secara politik, posisi ini justru dapat menjadi keunggulan bagi keduanya. Ketiadaan beban simbolik dari masa lalu memungkinkan keduanya dibaca sebagai figur yang lebih “netral” dan tidak terikat pada warisan relasi kekuasaan lama.
