INFO TEMPO – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program pemulihan di berbagai sektor dengan memanfaatkan TKD Tambahan maupun bantuan keuangan dari wilayah tak terdampak. Dukungan tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap, infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.
Salah satu pengawasan dilakukan di Kabupaten Aceh Utara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pada Rabu, 8 Juli 2026. Meski tidak memperoleh alokasi TKD Tambahan Tahun Anggaran 2026, kabupaten ini mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Simalungun sebesar Rp 30 miliar, Kota Padang Rp 2 miliar, dan Kota Pariaman Rp 2 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Skema tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ pada poin 7 huruf C yang mendorong pemerintah daerah yang tidak terdampak bencana mengalokasikan bantuan keuangan kepada daerah terdampak untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Kasatgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi solidaritas antardaerah tersebut. "Terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang menyumbangkan atau menghibahkan untuk kepala daerah yang betul-betul saya tahu mereka sulit," ucapnya.
Adapun dalam lawatan ke Aceh Utara, tim satgas dipimpin oleh Kepala Pos Komando Angkutan dan Transformasi, Laksmana TNI Nouldy Tangka, bertemu Bupati H. Ismail A. Jalil, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah terkait.
Tim bersama pemerintah daerah meninjau sejumlah lokasi terdampak untuk melihat perkembangan pelaksanaan program pemulihan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih memerlukan percepatan penanganan.
Perjalan awal melihat hunian tetap (huntap) di Desa Meunasah Bujok. Sebanyak 100 unit rumah telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, 40 unit telah diserahterimakan kepada masyarakat, sedangkan 60 unit lainnya sedang dalam proses serah terima. Fasilitas umum di kawasan tersebut juga akan dibangun melalui dukungan dana hibah yang bersumber dari bantuan keuangan Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman.
Tim juga meninjau huntap di Desa Alue Papuen. Sebanyak 130 unit rumah yang dibangun dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi saat ini telah mencapai progres sekitar 60 persen. “Pembangunan ini perlu dipantau terus agar dapat selesai sesuai rencana,” ujar Laksmana TNI Nouldy. “Tidak lupa penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung juga harus beriringan dengan pembangunan huntap.”
Pada sektor pendidikan, tim mengunjungi SD Negeri 2 dan SD Negeri 7 Langkahan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Di SD Negeri 2, lima dari 14 ruang kelas hilang sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Sementara itu, sarana dan prasarana SD Negeri 7 juga belum dapat difungsikan secara optimal. Menurut Pemkab Aceh Utara, rehabilitasi kedua sekolah tersebut telah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Monitoring juga dilakukan di lahan persawahan Desa Geudumbak. Sekitar 65 hektare sawah mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan telah dianggarkan penanganannya melalui rencana Kementerian Pertanian tahun ini.
Adapun untuk kategori lahan rusak berat, Laksmana TNI Nouldy mengimbau Pemkab Aceh Utara mengajukan usulan ke Kementan. “Coba usulkan agar cepat ditangani, sehingga produktivitas pertanian dapat segera pulih,” ucapnya.
Di sektor kesehatan, tim meninjau Puskesmas Langkahan yang masih memberikan pelayanan kepada masyarakat, meski belum berjalan maksimal karena bangunannya mengalami kerusakan berat dan keterbatasan sarana prasarana. Kondisi tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan untuk percepatan rehabilitasi.
Sedangkan untuk sektor infrastruktur, tim satgas menemukan dua ruas jalan yang perlu perhatian khusus. Pertama di Kampung Lhouk Puuk ada jalan terputus sekitar 3-5 kilometer. Berdasarkan penjelasan Dinas Pekerjaan Umum Aceh, penanganan akan diawali dengan pembangunan breakwater atau pengaman pantai menggunakan anggaran daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menghentikan abrasi di kawasan pesisir sebelum rekonstruksi jalan diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Kedua, ruas Jalan Langkahan–Pantilabu sepanjang sekitar 17,5 kilometer juga mengalami kerusakan berat. Penanganan ruas jalan tersebut telah masuk dalam rencana Kementerian Pekerjaan Umum.
Berdasarkan hasil monitoring tersebut, Satgas PRR meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mempercepat pencairan dana stimulan tahap berikutnya, mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitas, serta segera memperbarui data realisasi dan berbagai kendala di lapangan.
“Kami akan terus mengawal koordinasi dengan kementerian dan lembaga agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Utara dapat direalisasikan sesuai rencana,” kata Laksmana TNI Nouldy sebagaimana dilaporkan kepada Kasatgas PRR Tito Karnavian. (*)
