3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fara Fajar Wicaksono (Statistisi Pertama BPS Kabupaten Sleman)
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu masalah sosial-ekonomi yang terus mendapat perhatian pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, yaitu nilai minimum pengeluaran per kapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Tingkat kemiskinan di suatu wilayah merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, maupun struktural. Dari sisi analisis ekonomi regional, salah satu faktor penting yang kerap dijadikan tolok ukur adalah pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi umumnya akan mendorong naiknya pendapatan, sehingga berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak selalu berpengaruh langsung, tetapi seringkali disertai dengan ketimpangan distribusi pendapatan.
DIY Tertinggi di Pulau Jawa, Menengah Secara Nasional
BPS merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan per Maret 2025. Angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebesar 10,23 persen, menempati posisi tertinggi dalam persentase penduduk miskin di Pulau Jawa. Angka ini lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 8,47 persen. Namun, dalam skala nasional, DIY masih tergolong kategori menengah, menempati peringkat ke-16 provinsi dengan kemiskinan tertinggi.
Di sisi lain, kinerja ekonomi DIY pada Triwulan 1 Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif, tercatat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 50,95 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 32,25 triliun atas dasar harga konstan 2010. Capaian ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi (y-on-y) sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan nasional 4,87 persen dan menempatkan DIY pada posisi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Belum Menjamin Warga Sejahtera?
Fenomena pembangunan di DIY memperlihatkan sebuah paradoks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi daerah ini relatif tinggi dan bahkan menempati posisi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Namun di sisi lain, persentase penduduk miskin di DIY termasuk yang tertinggi di Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Nilai gini rasio DIY pada Maret 2025 mencapai 0,426, menjadikan DIY sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Angka tersebut mengindikasikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum merata, sehingga kelompok berpenghasilan rendah tidak sepenuhnya merasakan manfaatnya.
Selain itu, dominasi sektor informal turut menjadi tantangan besar. Berdasarkan Data Sakernas Februari 2025, sebanyak 52,88 persen penduduk DIY bekerja di sektor informal, yang ditandai dengan penghasilan rendah, tidak tetap, serta rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini membuat sebagian besar pekerja tidak memiliki jaminan sosial maupun kepastian pendapatan.
Tantangan lain adalah rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja formal. Pada 2024, DIY mencatat Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.125.897, terendah ketiga di Indonesia setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Rendahnya UMP berdampak pada keterbatasan daya beli masyarakat. Bahkan, pekerja di sektor formal, masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup layak. Kondisi ini semakin kompleks dengan fakta bahwa garis kemiskinan di DIY Maret 2025 merupakan tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dan Banten.
Dari sisi sosial dan demografi, DIY memiliki angka harapan hidup 75,36 tahun pada 2024, tertinggi kedua di Jawa setelah DKI Jakarta. Hal ini mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat yang relative baik. Namun, keberhasilan tersebut juga menghadirkan konsekuensi berupa meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Pada 2025, angka dependency ratio DIY tercatat 46,36, tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya beban ketergantungan ini menekan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan kesejahteraan rumah tangga, karena sebagian pendapatan keluarga dialokasikan untuk anggota yang tidak produktif.
Kinerja Pemda Patut Diapresiasi
Di tengah tantangan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan wilayah di DIY terus menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Konsistensi langkah ini tercermin dari capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan maupun ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data resmi, per Maret 2025 angka kemiskinan DIY berhasil turun sebesar 0,6 persen poin terhadap Maret 2024.
Tidak hanya itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini rasio juga menunjukkan perbaikan. Pada periode yang sama, gini rasio DIY tercatat menurun sebesar 0,009 poin.
Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun DIY masih menghadapi tantangan berupa tingginya persentase penduduk miskin dan ketimpangan distribusi pendapatan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif. Hasil tersebut tentu layak diapresiasi sebagai bentuk kemajuan, sekaligus menjadi landasan penting untuk memperkuat strategi pembangunan yang lebih inklusif.
DIY Harus Tumbuh Bersama
Fenomena DIY menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan besaran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan, kualitas lapangan kerja, serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan di DIY tidak cukup hanya dengan mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu fokus pada pemerataan distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja layak, dan penguatan sektor ekonomi produktif masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
