6 hours ago
3
Sejumlah santri menyantap menu Makanan Bergizi Gratis saat berbuka puasa di Pondok Modern Tahfidz Nurul Jannah Manokwari, Papua Barat, Senin (23/2/2026). SPPG Borasi Manokwari menyalurkan sebanyak 60 paket MBG bagi para santri di pesantren selama Ramadhan, guna memastikan pemenuhan gizi tetap optimal saat berpuasa.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra menanggapi kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi.
“Ada satu kebiasaan lama dalam politik kita: angka jarang diperlakukan sebagai alat berpikir, lebih sering dijadikan alat menggertak,” kata dia, kepada media di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Menurut dia, angka yang besar diangkat seperti palu—dipukulkan ke meja publik—agar kecurigaan terdengar lebih nyaring daripada penjelasan. Dalam kebiasaan inilah perdebatan tentang APBN bergerak, bukan sebagai diskusi kebijakan, melainkan sebagai adu tafsir yang emosional.
Dia menyebut, kgaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi adalah contoh paling mutakhir.
Angka ratusan triliun diseret ke ruang publik seolah-olah sedang terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, bahkan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan.
“Padahal persoalannya tidak sesederhana itu. Bahkan, jika dibaca dengan jujur, persoalannya tidak berada di wilayah yang digambarkan oleh kegaduhan tersebut,” ujar dia.
Dia menegaskan anggaran negara bukan pamflet politik, melainkan bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi.
Azis menilai dalam kerangka anggaran pendidikan, negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.
“Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang,” ujar dia.
