INFO TEMPO – Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan data analytics kini mulai diarahkan untuk menjawab persoalan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji menyebut perkembangan teknologi tersebut telah membuka peluang untuk pengolahan data dalam jumlah besar, mengenali pola, mendeteksi anomali, hingga memprediksi risiko. Hal tersebut dinilai bisa membantu BPJS Kesehatan mengidentifikasi potensi risiko dalam penyelenggaraan JKN sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Pemanfaatan AI untuk mendeteksi potensi fraud sejak dini menjadi salah satu langkah yang dapat kita kembangkan. Ketika indikasi risiko dapat diketahui lebih awal, kita memiliki ruang yang lebih besar untuk mencegahnya sebelum berdampak lebih jauh terhadap penyelenggaraan JKN," kata Setiaji.
Kebutuhan untuk menghadirkan solusi atas tantangan JKN tersebut mendorong BPJS Kesehatan membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, talenta digital, dan para ahli. Melalui Healthkathon 2026, berbagai pihak tersebut diajak menghadirkan gagasan dan inovasi berbasis teknologi yang dapat menjawab kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan JKN.
Setiaji melanjutkan, pemanfaatan teknologi dalam Healthkathon tidak diarahkan sekadar untuk menghasilkan aplikasi atau teknologi baru. Peserta didorong untuk memahami terlebih dahulu persoalan yang ingin diselesaikan sebelum menentukan teknologi yang digunakan.
“Teknologi akan memberikan dampak ketika mampu menjawab kebutuhan nyata. Karena itu, saya mendorong peserta memahami persoalan yang ingin diselesaikan sebelum menentukan teknologi yang paling tepat, sehingga inovasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi JKN,” katanya.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena solusi yang dikembangkan dalam ekosistem JKN tidak hanya dituntut mampu bekerja secara teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan keamanan, manfaat, serta dampaknya terhadap peserta dan penyelenggaraan program.
“Harapannya, Healthkathon tahun ini tidak berhenti pada kompetisi dan prototype, tetapi dapat melahirkan gagasan yang relevan, aman, bertanggung jawab, dan berpotensi dikembangkan menjadi solusi nyata bagi JKN. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan berani menghadirkan perspektif baru,” ujarnya.
Healthkathon 2026 membuka kriteria kompetisi, yakni efisiensi risiko pada peserta, fasilitas kesehatan, dan pemberi kerja. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat umum dan praktisi teknologi informasi mulai 14 Agustus hingga 14 September 2026 melalui laman resmi Healthkathon BPJS Kesehatan yaitu healtkathon.bpjs-kesehatan.go.id.
Presiden Asosiasi Manajemen Data Indonesia, Alex Budiyanto mengatakan pemanfaatan AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau mengandung kesalahan dapat memengaruhi hasil analisis dan prediksi, sehingga pengelolaan data yang akurat dan konsisten menjadi bagian penting dalam pengembangan solusi berbasis AI.
“Kita ingin pemanfaatan AI tidak berhenti pada kemampuan memprediksi apa yang mungkin terjadi, tetapi juga membantu menentukan langkah yang paling tepat berdasarkan data dan berbagai kemungkinan skenario. Dengan begitu, teknologi dapat mendukung keputusan yang lebih terukur, baik dalam pelayanan medis, pengelolaan risiko, maupun perumusan kebijakan JKN,” ujar Alex.
Alex menyebut penerapan AI dalam ekosistem JKN perlu tetap menempatkan keputusan manusia sebagai bagian penting dalam prosesnya. AI dapat membantu menyaring data dan mengidentifikasi klaim atau pola berisiko secara lebih cepat, tetapi keputusan akhir, termasuk dalam proses pemeriksaan dan penindakan, tetap membutuhkan pertimbangan manusia untuk menjaga akurasi, mencegah kesalahan, serta melindungi data peserta.
"Karena itu, pengembangan inovasi melalui Healthkathon didorong menggunakan pendekatan problem-first, yaitu memahami persoalan sebelum menentukan teknologi yang digunakan. Peserta perlu melihat masalah yang ingin diselesaikan, kebutuhan pengguna, ketersediaan data, serta potensi dampak dan risiko agar solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan JKN," ujar Alex. (*)
