8 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah anggapan bahwa pengetatan sanksi ekonomi terhadap Iran dilakukan karena Washington kehabisan opsi militer. Trump mengatakan AS masih menunggu Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Washington.
Menurut Trump, Iran bersedia bernegosiasi mengenai penerapan sanksi ekonomi terbaru oleh AS. Namun, Iran disebut belum siap membuat kesepakatan yang dinilai tepat oleh Trump.
“Mereka ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka tidak siap untuk membuat kesepakatan yang tepat, menurut saya,” kata Trump kepada awak media pada Jumat (21/8/2026), dilaporkan Anadolu Agency.
Trump membantah pengetatan sanksi ekonomi terhadap Iran dilakukan karena AS sudah kehabisan opsi militer. Trump mengatakan ingin melihat dampak sanksi terhadap perekonomian Iran yang telah menghadapi tekanan setelah hampir enam bulan berkonflik dengan AS.
“Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya angkatan laut, mereka tidak punya angkatan udara, mereka tidak membayar tentara mereka, mereka tidak membayar polisi mereka. Mereka memiliki inflasi 350 persen,” kata Trump dalam klaimnya mengenai kondisi ekonomi dan militer Iran.
Trump juga menyarankan agar AS mempertahankan “kontrol penuh” atas wilayah di sekitar Selat Hormuz. Wilayah tersebut mencakup jalur air penting dan area daratan di sekitar Iran bagian selatan.
Sementara itu, pemerintah Iran mengecam penerapan sanksi ekonomi baru oleh AS. “Deklarasi Amerika Serikat tentang sanksi ekonomi baru terhadap Iran jauh lebih dari ‘perang ekonomi’ yang melanggar hukum terhadap satu negara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei melalui akun X-nya.
Baghaei berpendapat tidak ada negara yang dapat secara sah memaksa bank, perusahaan, atau bandara asing di bawah yurisdiksi negara berdaulat lainnya untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Menurut dia, sanksi sekunder tidak memiliki dasar dalam hukum internasional karena melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Piagam PBB dan prinsip larangan intervensi yang ditegaskan Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua.
Baghaei juga mengaitkan sanksi tersebut dengan blokade Angkatan Laut AS. Menurut dia, kombinasi kebijakan tersebut mengikis kedaulatan negara lain sehingga menjadi sesuatu yang “sementara, bersyarat, dan dapat dibatalkan atas kehendak kekuatan lain.”
Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya memperingatkan sekutu AS agar ikut mengisolasi Iran secara ekonomi. Dia mengatakan negara atau sekutu yang tidak mengambil langkah tersebut berarti memilih berhadapan dengan Washington.
“Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Dan kami akan datang ke mereka (sekutu) dan mengatakan, Anda bersama kami atau melawan kami,” kata Bessent saat diwawancarai CNBC, Kamis (20/8/2026).
Ketika ditanya apakah AS akan turut menekan China agar ikut mengisolasi Iran secara ekonomi, Bessent mengatakan terdapat banyak pembicaraan yang sebaiknya dilakukan secara privat. Namun, Bessent mengakui AS turut meminta China mengikuti permintaan untuk mengisolasi Iran.
Dia menambahkan sanksi terbaru diharapkan semakin menekan perekonomian Iran. Tujuan akhirnya adalah menjatuhkan pemerintahan Iran.
“Ini akan berhasil di Iran dan kami akan menghancurkan rezim ini. Ini bakal menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia,” ujar Bessent.
Menurut Bessent, penerapan sanksi ekonomi dapat mengurangi kebutuhan AS untuk terlibat dalam operasi militer besar melawan Iran.
“Jika kita melakukan tekanan ekonomi maksimum, maka itu berarti bahwa kemungkinan tidak akan ada restart kinetik skala besar, tetapi saya akan menekankan bahwa itu untuk saat ini,” ucapnya.
Pada Rabu (19/8/2026), Trump mengumumkan apa yang disebutnya sebagai “operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah diambil terhadap suatu negara”, yang ditujukan kepada Iran. Dia mengatakan AS akan memotong saluran finansial dan komersial yang menyediakan dukungan ekonomi untuk Iran.
Trump juga melayangkan ancaman kepada negara yang membantu Iran secara ekonomi. “Saya juga mengumumkan bahwa negara manapun yang memperbolehkan institusi finansial, bisnis, bandara, atau entitas pemerintah yang menyediakan tipe garis kehidupan apapun untuk Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar,” ujarnya.
Meski menghadapi ancaman tersebut, pemerintah Iran tidak memberikan respons reaktif. Pemerintah Iran mengatakan melanjutkan kebijakan yang gagal hanya akan membawa kekalahan dan permusuhan yang lebih besar dari rakyat Iran.
Pemerintah Iran juga mengingatkan bahwa terorisme ekonomi yang dipraktikkan AS berpotensi mengancam perekonomian global dan kedaulatan sejumlah negara di dunia.
