2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Pemerintah Korea Selatan pada Jumat (12/9/2025) mengumumkan inisiatif baru untuk menekan angka bunuh diri di negara itu. Selama 22 tahun berturut-turut, Korea mencatat tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara anggota OECD. Pemerintah kini menargetkan penurunan hampir setengahnya dalam satu dekade ke depan.
Tahun lalu, lebih dari 14.400 warga Korea mengakhiri hidupnya atau rata-rata 40 orang per hari. Dalam strategi pencegahan bunuh diri nasional 2025, pemerintah menargetkan jumlah kematian akibat bunuh diri turun menjadi di bawah 10 ribu per tahun dalam lima tahun ke depan, serta menurunkan rasio bunuh diri dari 28,3 per 100 ribu orang pada 2024 menjadi 17 per 100 ribu pada 2034. Target itu mengacu pada angka di Lithuania, negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi kedua di OECD, yakni 17,1.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat dukungan dan pengawasan, terutama bagi kelompok berisiko tinggi seperti penyintas percobaan bunuh diri dan keluarga yang ditinggalkan.
“Ada keraguan saat menetapkan target ini. Namun hanya mengatakan ‘kami akan berupaya’ tidaklah cukup. Karena itu kami memutuskan untuk menetapkan target yang menantang,” kata Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan II, Lee Hyung-hoon, dalam pertemuan di kompleks pemerintahan Seoul, dikutip dari Korea Times, Ahad (14/9/2025).
Strategi baru ini akan melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah dalam menangani pemicu krisis (termasuk kesulitan ekonomi) melalui intervensi proaktif.
Secara khusus, data ruang gawat darurat dari kasus percobaan bunuh diri akan secara otomatis dibagikan dengan pusat pencegahan bunuh diri lokal sehingga respons bisa dilakukan segera. Sebelumnya, data hanya diteruskan jika diminta kepolisian atau pemadam kebakaran dan disetujui oleh individu terkait.
Kementerian Kesehatan juga berencana memperluas jumlah pusat respons risiko bunuh diri dari 92 menjadi 98 pada tahun depan. Pusat ini bertugas memberikan konseling, asesmen psikologis bagi orang yang pernah mencoba bunuh diri atau melukai diri, serta dukungan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.
Bagi warga yang kesulitan utang, pemerintah berencana membeli dan menghapus pinjaman yang sudah macet lebih dari tujuh tahun dengan nilai di bawah 50 juta won (sekitar Rp 576 juta), khususnya milik pelaku usaha kecil dan individu.
Untuk mengatasi akar masalah, Kementerian Pendidikan memperkuat pencegahan kekerasan sekolah dan dukungan bagi korban. Kementerian Ketenagakerjaan juga memperketat pendidikan pencegahan serta konsultasi untuk mengatasi perundungan di tempat kerja, disertai penegakan inspeksi ketenagakerjaan dan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar.
Selain itu, Kementerian Kesehatan akan mendorong revisi undang-undang untuk memperkuat dukungan bagi mereka yang mengalami kecanduan. Teknologi inovatif, termasuk kecerdasan buatan untuk analisis konseling dan pemantauan risiko daring, juga akan dimanfaatkan. Dua pusat layanan darurat bunuh diri nasional tambahan akan dibuka tahun depan.
“Kami mungkin tidak memiliki langkah baru sepenuhnya, tetapi strategi yang ada bisa memberikan hasil berbeda tergantung perhatian dan upaya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintahan baru akan merespons dengan komitmen penuh serta rasa urgensi yang lebih tinggi,” kata Lee.
Sementara itu, pada Rabu (10/9/2025), sebanyak 115 anggota parlemen mengajukan resolusi yang menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga warga tetap “aman dan bahagia,” sekaligus berjanji membantu menurunkan angka bunuh diri secara signifikan.
