2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menyoroti praktik korupsi di sektor pertanian yang telah menyeret puluhan pihak ke proses hukum. Ia menegaskan, penindakan menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola sektor pangan.
Amran menyampaikan, langkah hukum tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah memperbaiki sistem pertanian, mulai dari distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan produksi nasional. Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik, termasuk melibatkan mahasiswa.
“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, ada sudah 76 tersangka,” kata Mentan di Jakarta, Rabu (6/5/2026) lalu.
Ia menjelaskan, penindakan terus berjalan seiring masuknya laporan dari berbagai pihak. Kementerian Pertanian menindaklanjuti setiap temuan di lapangan, termasuk yang disampaikan mahasiswa dalam forum diskusi.
Sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa berdiskusi dengan Amran terkait persoalan sektor pangan. Dalam forum tersebut, berbagai keluhan disampaikan, mulai dari distribusi pupuk hingga praktik ilegal komoditas.
“Dicabut tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena online, dan itu diproses hukum. Enggak boleh,” ujarnya.
Amran mencontohkan laporan mahasiswa terkait kelangkaan pupuk di Nusa Tenggara Barat yang langsung ditindak dengan pencabutan izin distributor. Ia juga menyebut adanya laporan peredaran bawang ilegal di Sumatera Utara yang segera ditindak aparat.
Menurut dia, pembiaran terhadap pelanggaran berpotensi memperluas praktik kejahatan di sektor pertanian. Karena itu, tindakan cepat menjadi kunci dalam menjaga sistem distribusi tetap sehat.
“Kalau kita melakukan satu kali pembiaran, sama dengan beternak kejahatan di Republik ini,” ujarnya.
Amran menilai peran mahasiswa sebagai pengkritik konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan. Kementan membuka akses pelaporan bagi mahasiswa untuk menyampaikan persoalan di lapangan.
Ia menyebut laporan terkait pupuk langka dan komoditas ilegal menjadi contoh konkret keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan.
“Laporkan, ada tadi pupuk langka. Kemudian ada ilegal dari Sumatera Utara, itu BEM yang melaporkan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah terus menjalankan kebijakan untuk menjaga kinerja sektor pertanian. Amran menyinggung penurunan harga pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dan stok pangan nasional.
Ia menyebut stok beras nasional berada pada posisi kuat dan menjadi indikator penguatan sektor pertanian dalam beberapa waktu terakhir.
“Gudang kita sudah penuh, stok beras kita tertinggi selama merdeka, sekitar 5 juta ton hingga 5,2 juta ton,” kata Amran.
