2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menugaskan komisi terkait untuk menindaklanjuti dan meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait polemik isu pelarangan nonton bareng (nobar) film "Pesta Babi". Puan mengaku belum mengetahui isu dari film tersebut.
"Harus ditindaklanjuti dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan hal itu," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Meski belum mengetahui isi dari film tersebut, Puan mendengar bahwa judul atau isi dari film itu memuat hal yang sensitif. Jika nyatanya film "Pesta Babi" itu memuat narasi yang sensitif dan tidak baik untuk masyarakat, maka hal itu juga harus diantisipasi dengan baik.
"Isi film itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata Puan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira juga memprotes pembubaran kegiatan nobar film dokumenter berjudul lengkap, "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita". Andreas memandang tindakan itu tergolong pelanggaran serius atas hak konstitusional warga negara.
Andreas memantau aparat TNI justru menjadi aktor pelarangan kegiatan nobar film. Andreas meyakini film Pesta Babi masih dapar digolongkan sebagai kebebasan berekspresi.
"Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat," kata Andreas kepada awak media, Selasa (12/5/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mempertanyakan motif pelarangan nobar film Pesta Babi. Andreas meragukan ancaman negara yang muncul akibat film itu.
"Mengapa menonton karya seni saja harus dihadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara?" ujar Andreas.
Andreas memandang tindakan pihak militer ini justru berlebih-lebihan. Andreas merasa aksi TNI merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
"Justru bentuk pemaksaan larangan semacam ini malah mendorong masyarakat semakin penasaran untuk menyaksikan karya seni dokumenter Pesta Babi," ujar Andreas.
Oleh karena itu, Andreas mensinyalkan agar tak perlu ada pelarangan nobar film Pesta Babi. "Bukan tidak mungkin, karya film ini justru karena nilai kritisnya akan memperoleh penghargaan internasional. Akan menjadi hal yang memalukan, kalau di dalam negeri dilarang, masyakarat internasional malah memberi penghargaan," ucap Andreas.
sumber : Antara
