1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bulan suci ramadhan seharusnya menjadi momen para konglomerat untuk membayar utang sosialnya kepada rakyat. Jadi bukan malah menjadikan ramadhan sebagai momen untuk terus menguras laba dari rakyat.
"Meski tidak tercatat dalam laporan keuangan, dan tidak muncul dalam audit, utang sosial para konglomerat itu ada dan nyata," katanya. Ketua Umum Ikatan Alumni PP Ibadurrahman YLPI Sukabumi, Jabar, Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Kepedulian konglomerat itu, kata Toto, bukanlah kemurahan hati yang harus dipuji berlebihan. Itu merupakan kewajiban moral dan sosial minimal dari mereka yang sudah diuntungkan oleh republik ini.
Menurutnya, adalah fakta bahwa negeri ini telah menjadi lahan empuk sebagian elit ekonomi. Mereka menguras kekayaan alamnya, memperdagangkan hasil buminya, memanfaatkan jutaan rakyat sebagai pasarnya dan menjadikannya sebagai laba raksasa.
Toto mengaku paham, bahwa mencari keuntungan bukanlah kesalahan. Tetapi ketika keuntungan itu dibangun dari pasar Indonesia, dari tanah Indonesia, dari tenaga kerja Indonesia, dan dari konsumen Indonesia, maka seharusnya mereka punya kewajiban moral untuk mengembalikan sebagian manfaat itu kepada rakyat.
Terutama, lanjut Toto, saat rakyat sedang tertekan dan cemas karena tak mampu membeli beras maupun kebutuhan barang pokok lainnya, yang harganya mulai merangkak naik. “Di sinilah tanggungjawab moral dan sosial itu seharunsya muncul. Bukan sebaliknya malah memanfaatkan kecemasan itu sebagai peluang bisnis,” ujarnya.
Menurut Toto, hal ini bukan sekadar soal amal. Tapi ini soal keadilan sosial minimum, bahwa kekayaan besar yang diperoleh mereka, khususnya para konglomerat itu tak boleh berjalan tanpa tanggung jawab moral.
Selama ini, menurut Toto, publik terlalu sering disuguhi narasi bahwa konglomerat adalah “penggerak ekonomi”, “pencipta lapangan kerja”, atau “mitra pembangunan”. Walau tidak salah, namun narasi itu menjadi hampa jika tidak disertai keberanian untuk hadir di tengah penderitaan rakyat.
"Apa artinya puja-puji tentang kontribusi ekonomi, jika saat banjir melanda, longsor menelan rumah warga, atau harga bahan pokok menyesakkan jelang Lebaran, yang bergerak justru komunitas kecil, relawan, masjid, gereja, anak-anak muda, dan warga biasa yang patungan seadanya?," ungkapnya
Sementara itu, kata Toto, sebagian pemilik modal besar yang menguasai rantai pasok pangan, jaringan distribusi, gudang, dan ritel modern justru lebih sering terlihat menjaga margin dibanding menjaga empati. "Kita tidak sedang meminta mereka menjadi malaikat. Kita hanya meminta mereka menjadi elite ekonomi yang punya rasa malu. Bahwa mereka itu punya utang sosial kepada rakyat," tegasnya.
Toto berharap, ramadhan itu jangan hanya dijadikan musim panen semata. Ramadhan harus menjadi bulan solidaritas dan bulan kepedulian, bukan bulan mengeruk laba. Pada titik inilah, para konglomerat, khususnya mereka yang selama ini sering disebut "9 naga" harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya piawai menghitung laba, tetapi juga paham membaca penderitaan sosial.
Kalau mereka benar peduli pada negeri ini, lanjut Toto, menjelang Lebaran nanti tidak cukup hanya membagikan ucapan selamat berlebaran dan memasang iklan bertema kebersamaan dan sejenisnya. Masyarakakat butuh tindakan konkret, terukur, dan masif, salah satunya, menggelar Bazar Pangan Murah skala besar di kawasan padat penduduk.
"Bagi konglomerat dengan aset triliunan, langkah seperti ini bukan pengorbanan. Ini bahkan belum seberapa. Tetapi bagi rakyat kecil, selisih harga beberapa ribu rupiah pada beras, minyak, gula, atau telur bisa sangat membantu. Jangan sembunyi dibalik CSR seremonial," papar Toto.
Sudah waktunya publik berhenti dibuai CSR kosmetik. “Foto penyerahan bantuan, spanduk besar, konferensi pers, lalu selesai. Itu bukan kepedulian yang dibutuhkan bangsa ini. Itu hanya ritual pencitraan,” kata dia.
Kepedulian yang dibutuhkan masyarakat adalah yang siap diuji dampaknya. Misalnya, kata Toto, berapa warga yang terbantu, berapa ton pangan yang disalurkan, dimana wilayah sasarannya, berapa hari program berjalan, siapa yang mengawasi, dan apakah benar harga di lapangan turun atau lebih terjangkau.
Toto mengingatkan, jika para konglomerat itu tidak peduli, jangan salahkan publik bila mereka sinis. Mereka harus paham, bukan hanya citra perusahaan yang dipertaruhkan, tapi juga legitimasi sosial. Publik hari ini semakin kritis. Rakyat bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh hadir, siapa yang sekadar tampil, dan siapa yang diam saat rakyat sedang sulit.
"Ramadhan dan bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra, adalah dua cermin paling jelas untuk menguji siapa para konglomerat itu. Mereka harusnya tahu bahwa Indonesia itu rumah bersama. Siapa pun yang sudah mengambil manfaat paling besar darinya, sudah seharusnya pula memberi kembali paling nyata," tegasnya.
