2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan calon presiden Anies Baswedan menyerukan pemerintah keluar dari Board of Peace (BoP). Keikutsertaan Indonesia dalam dewan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
Anies mengatakan, Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Dalam Pembukaan UUD 45, Indonesia bahkan berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional," kata dia dalam pernyataannya yang dikutip Republika, Sabtu (7/3/2026).
Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam BoP menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Alih-alih langkah itu menjadi jalan untuk perdamaian yang adil, ia menilai keberadaan Indonesia dalam BoP justru melegitimasi ketidakadilan yang selama dikecam.
Anies mengakui, kehadiran BoP memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, Ketua BoP Donald Trump nyatanya justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Bahkan, serangan itu menelan korban jiwa hingga kepala negara.
"Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?" ujar Anies.
Menurut dia, sikap Indonesia yang bebas aktif bukan berarti harus ikut dalam seluruh forum dunia. Ia menilai, sikap itu justru harus dilihat sebagai kewajiban memilih forum yang selaras membela kedaulatan, penegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan.
"Bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya," kata dia.
Anies menilai, konflik antara Iran vs Israel-Amerika yang terjadi saat ini harus dijadikan sebagai momentum pemerintah keluar dari BoP. Pemerintah mesti tegas menolak forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional.
Ia mengatakan, langkah untuk keluar dari BoP bukan sebuah tindakan antiperdamaian. Hal itu justru menjadi cara Indonesia menunjukkan sikap bebas aktif yang tidak mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa.
"Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius," kata Anies.
