4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di ruang publik menyusul kritik sejumlah politisi yang menilai skema pendanaannya berpotensi mengganggu anggaran pendidikan nasional. Namun, tudingan bahwa MBG menggerus alokasi pendidikan dinilai tidak sejalan dengan data fiskal pemerintah.
Pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (KALIMA), Aiman Adnan, mengatakan perdebatan mengenai MBG seharusnya diletakkan dalam kerangka data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara menyeluruh, bukan pada satu pos anggaran secara terpisah.
“Anggaran pendidikan tidak berkurang, justru naik. Ini fakta APBN, bukan tafsir,” kata Aiman di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Sebelumnya, sejumlah politisi dari PDI Perjuangan mempersoalkan penggunaan anggaran MBG yang dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kritik tersebut memicu perdebatan mengenai prioritas belanja negara.
Menurut Aiman, program MBG justru dapat dipandang sebagai intervensi sosial yang mendukung kualitas pendidikan. Ia menilai pemenuhan gizi anak merupakan prasyarat dasar agar proses belajar berjalan efektif.
“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa MBG bukan kebijakan sepihak. Program tersebut, kata dia, telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.
“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” katanya.
Aiman menilai konsistensi sikap politik perlu menjadi perhatian publik. “Kalau sekarang MBG disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: kenapa dulu setuju? Ini seperti menandatangani kwitansi, lalu berteriak dirampok,” ujarnya.
Terkait isu kesejahteraan guru yang turut dikaitkan dalam kritik terhadap MBG, ia menyebut data APBN menunjukkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam anggaran terbaru.
“Kalau anggaran pendidikan dirampok MBG, dari mana datangnya kenaikan anggaran puluhan triliun untuk guru dan dosen? Ini angka resmi, angka riil,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap MBG tetap terbuka dilakukan, namun perdebatan publik sebaiknya berbasis data dan konteks anggaran secara utuh. “Angkanya dilepas, konteksnya dihilangkan. Publik digiring emosi, bukan diajak berpikir,” katanya.
