14 hours ago
5
Petugas menata beras SPHP di salah satu ritel modern di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (NFA) bersama Perum Bulog dan Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) memperkuat sinergi dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Melalui jaringan ritel modern, Aprindo berkomitmen menyalurkan 800 ribu ton beras SPHP hingga akhir 2025.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyebut langkah ini strategis karena memperluas jangkauan distribusi beras di tengah potensi penurunan produksi akhir tahun. “Kolaborasi dengan Aprindo ini mampu memperluas jangkauan distribusi beras SPHP,” kata Arief di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Aprindo memiliki lebih dari 60 ribu outlet di seluruh Indonesia. Dengan jaringan tersebut, penetrasi beras SPHP diharapkan makin luas. Harga beras SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Ketua Umum Aprindo Solihin menegaskan kesiapan anggota ritel modern untuk mendukung target distribusi. “Kami siap mendukung penyaluran 800 ribu ton beras SPHP hingga akhir 2025 melalui jaringan ritel modern,” ujarnya.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan distribusi lewat ritel modern melengkapi jalur yang selama ini mengandalkan pasar tradisional dan operasi pasar. “Dengan tambahan saluran dari ritel modern, distribusi beras SPHP akan lebih cepat, merata, dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Namun, sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait kewajiban registrasi digital outlet dan aturan pembelian dalam kemasan 5 kilogram. Pedagang pasar tradisional menilai kebijakan tersebut tidak fleksibel. Arief menegaskan digitalisasi diperlukan agar distribusi tepat sasaran. Adapun aturan 5 kilogram diputuskan berdasarkan rekomendasi BPK untuk mencegah penyimpangan.
Arief juga menepis isu penyalahgunaan stok Bulog. Menurutnya, seluruh proses pengelolaan dan disposal beras di gudang dilakukan sesuai standar dan diawasi ketat. “Pengawasan melekat di gudang Bulog merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah menjaga stok pangan,” katanya.
