Sikap Ulama Menimbang Perang AS–Israel vs Iran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah meningkatnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pernyataan sikap sejumlah ulama Sunni seperti dirilis oleh Presiden IUMS, Prof. Dr. ‘Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, Liga Ulama Muslim Dunia dan Pernyataan Ulama Umat lintas negara yang digalang oleh Badan Internasional Ansor Nabi, menjadi salah satu respons moral paling penting yang lahir dari dunia Islam.

Pernyataan tersebut tidak sekadar kecaman atau pembelaan terhadap salah satu pihak, melainkan upaya menata ulang cara pandang umat terhadap perang, kekuasaan, dan masa depan kawasan.

Di sinilah letak signifikansinya: ia bukan teks emosional (seperti brodkes sosmed yang mengutip sebagian ahli ilmu yang terus saja mengangkat narasi Syiah bukan Islam, pembantai ahlussunnah di Irak, Yaman dan Suriah bukan syahid atau sebaliknya yang mengglorifikasi Iran dan menguduskan Ali Khamenei sebagai satu-satunya Islam sejati tanpa cela dsb), melainkan teks etis yang mencoba memisahkan antara kemarahan historis, kekecewaan politik, dan pertimbangan maslahat jangka panjang.

Konflik Bukan Sekadar Pertarungan Negara

Framing utama dalam tiga pernyataan sikap ulama itu menempatkan perang bukan sebagai duel dua negara, melainkan bagian dari struktur dominasi yang lebih luas. Serangan terhadap Iran dibaca sebagai bagian dari arsitektur keamanan global yang sejak lama menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai ruang eksperimen kekuasaan dan perpanjangan pengaruh.

Namun yang menarik, para ulama tersebut tidak berhenti pada retorika anti-Barat. Mereka juga mengakui bahwa dinamika konflik tidak steril dari kesalahan internal. Kritik terhadap kebijakan ekspansionis sektarian Iran di sejumlah negara Arab (Irak-Yaman-Suriah-Lebanon) tetap ditegaskan. Dengan kata lain, mereka menolak logika hitam-putih: tidak semua yang melawan Israel otomatis benar, dan tidak semua yang dikritik Barat otomatis salah.

Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan politik yang jarang muncul dalam diskursus publik kita: konflik dapat dikritik dari dua arah sekaligus tanpa kehilangan konsistensi moral.

Etika Perang dan Garis Merah Kemanusiaan

Poin terpenting dalam pernyataan itu adalah penegasan bahwa darah warga sipil adalah garis merah. Tidak ada pembenaran syar’i untuk penargetan warga sipil, penghancuran fasilitas vital, atau ekspansi kekerasan tanpa batas.

Ini adalah pesan yang sangat penting di era di mana perang sering dibungkus dengan narasi identitas dan simbol agama. Para ulama tersebut mengembalikan persoalan pada maqashid syariah: menjaga jiwa, menjaga martabat manusia, dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Di sini kita melihat bahwa posisi mereka bukanlah “membela Iran” atau “membela Amerika” dengan membabibuta, melainkan membela prinsip bahwa agresi yang memperluas penderitaan rakyat tidak dapat dilegitimasi oleh dendam historis atau kalkulasi politik.

Mengkritik Hegemoni Tanpa Mengabaikan Kekeliruan Internal

Sikap terhadap keberadaan pasukan asing di Teluk juga mendapat sorotan tajam. Keamanan yang bergantung pada pangkalan militer asing dinilai sebagai bentuk ketergantungan struktural yang pada akhirnya mereduksi kedaulatan negara Muslim dan menjadi pembenar serangan Iran ke negara-negara Arab Teluk yang mengijinkan AS bangun pangkalan militer di teritorialnya.

Namun pada saat yang sama, proyek politik Iran yang membangun pengaruh melalui jejaring milisi sektarian juga tidak luput dari kritik. Intervensi kekerasan sektarian yang disponsori Iran di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon disebut sebagai sumber luka sosial dan demografis yang belum sembuh.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.