9 hours ago
11
Pelajar menyantap hidangan makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Pejaten Barat 01, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026 dengan menjangkau sebanyak 63,13 juta penerima manfaat. Menurutnya, pelaksanaan program MBG menjadi salah satu faktor peningkatan belanja pemerintah pusat pada semester tahun ini. Sementara berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, mewajibkan anggaran program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perubahan struktur anggaran tidak dapat dilakukan secara mendadak. Menurut dia, penyesuaian baru dapat dilakukan secara bertahap karena anggaran tahun depan sudah disusun.
“Sekarang-sekarang anggaran sudah disusun, sudah keburu disusun kan. Kalau kita ubah sekarang kan berantakan semua,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DJP, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Purbaya menjelaskan, perubahan satu pos anggaran dapat berdampak pada alokasi anggaran lainnya. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan perubahan tersebut terlebih dahulu.
“Kalau digeser keluar kan mesti tambah lagi kan. Berarti ada di luar tambah, pendidikan mesti di sini tambah, tambah 20 persennya itu kan kencang kan,” katanya.
Dia menegaskan penyesuaian tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
“Enggak bisa dilakukan sesaat itu, mesti perlu waktu lama untuk menyiapkan semuanya,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan mulai 2028. Namun, pemisahan tersebut tidak berarti murid berhenti menerima MBG.
“Kalau MBG kan dimulainya 2028 kan, anggaran MBG itu. Dan itu tidak untuk semua penerima MBG,” kata Mu’ti.
