7 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memulai rangkaian Road to The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan tata kelola perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menilai penyelarasan ketiga agenda global tersebut penting untuk menjaga iklim investasi, memperkuat daya saing nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh.
Menuju 2030, tantangan terbesar bukan lagi menyusun komitmen baru, melainkan memastikan implementasi berbagai kesepakatan global, seperti Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, dan Sustainable Development Goals (SDGs), berjalan secara terpadu.
Rangkaian Road to GFSR 2026 diawali melalui Seminar Nasional bertajuk "Menuju Resiliensi Berkelanjutan" yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana) pada 30 Juni 2026 di Jakarta. Seminar tersebut menjadi forum awal untuk menghimpun rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam penyelenggaraan The 3rd GFSR 2026 pada 9-10 September mendatang.
Mengusung tema "Integrate the Architecture: Unifying Governance for Resilience", seminar mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, serta masyarakat sipil guna menyelaraskan kebijakan perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan.
Peserta yang hadir antara lain perwakilan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT) Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Program SIAP SIAGA, serta BNPB.
Senior Program Manager DFAT Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Riri Silalahi, mengatakan tantangan global membutuhkan kolaborasi yang lebih erat agar berbagai komitmen internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terintegrasi dan berdampak nyata.
"Kami meyakini bahwa tantangan global saat ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang masih berjalan secara terfragmentasi. Diperlukan ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan, memperkuat sinergi antaragenda, dan memastikan bahwa komitmen internasional dapat terwujud nyata," ujar Riri.
Melalui pendekatan tersebut, GFSR 2026 diposisikan bukan sekadar forum internasional, melainkan platform kolaborasi untuk memperkuat penyelarasan tiga agenda global menuju periode pasca-2030.
Berbeda dengan forum internasional lain yang membahas perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, atau pembangunan secara terpisah, The 3rd GFSR 2026 dirancang untuk mengintegrasikan implementasi Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, dan SDGs dalam aspek perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan.
Team Leader SIAP SIAGA Palladium, Lucy Dickinson, mengatakan penyelarasan berbagai agenda tersebut penting agar kebijakan mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar.
"Komitmen global hanya akan memiliki arti apabila mampu diterjemahkan menjadi aksi yang saling terhubung. Ketika komunitas internasional, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil bekerja dalam arah yang sama, peluang menghasilkan perubahan nyata menjadi lebih besar," ujarnya.
Menurut penyelenggara, penyelarasan kebijakan tidak dapat diselesaikan hanya melalui forum dua hari. Oleh karena itu, Road to GFSR 2026 disusun sebagai rangkaian dialog kebijakan yang menghimpun praktik terbaik, pengalaman, serta rekomendasi lintas sektor sebelum forum utama berlangsung.
