2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi baru yang mencakup delapan program utama dan empat program tambahan (8+4). Stimulus ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja hingga akhir 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket stimulus tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini alokasi anggaran masih difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait. Kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya,” ujar Airlangga usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/9/2025).
Salah satu fokus utama stimulus adalah program magang berbayar bagi fresh graduate untuk menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Pemerintah juga memperluas insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku di industri padat karya, kini mencakup sektor perhotelan, restoran, dan katering (horeka).
Selain itu, program bantuan pangan akan diperpanjang selama tiga bulan, sementara jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian diperluas agar mencakup pekerja lepas, termasuk mitra ojek daring.
“Kemudian juga fasilitasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah, dan kita sedang mempersiapkan juga program-program cash for work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan,” jelas Airlangga.
Secara keseluruhan, terdapat 8+4 program stimulus yang akan digulirkan hingga akhir tahun. Nilai anggaran akan difinalisasi dalam rapat lanjutan awal pekan depan.
Paket ini juga ditopang oleh percepatan implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, yang berlaku efektif 5 Oktober 2025. Melalui sistem OSS dengan mekanisme fiktif positif, kepastian berusaha diharapkan meningkat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungan penuh dalam pembiayaan program. Menurutnya, pengelolaan anggaran akan dilakukan secara fleksibel dengan mekanisme realokasi bila ada pos belanja yang tidak terserap.
“Pos anggarannya bisa digeser-geser ya. Kita bisa prediksi mana yang tisak terserap sampai akhir tahun, itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap. Tapi kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat,” ujarnya.
sumber : Antara
