4 hours ago
3
Istri Uya Kuya, Astrid Kuya. Dalam unggahan video di Instagram, mencurahkan perasaan setelah kediamannya dijarah massa setelah gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan tunjangan DPR pada akhir Agustus lalu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istri Uya Kuya, Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya, mencurahkan perasaan setelah kediamannya dijarah massa setelah gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan tunjangan DPR pada akhir Agustus lalu. Astrid yang juga anggota DPRD DKI Jakarta mengaku merasa difitnah dan dizalimi atas tuduhan-tuduhan yang beredar di media sosial.
"Yang beredar di sosial media katanya suami saya meledek atau diberi tunjangan Rp3 juta sehari, itu tidak benar. Suami saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya benar-benar merasa jadi korban fitnah," kata Astrid dalam video yang dibagikan di Instagram, dikutip pada Jumat (12/9/2025).
Astrid mengatakan rumah mereka tidak dibangun dari dana tunjangan DPR, melainkan hasil kerja keras dirinya dan Uya Kuya sebagai publik figur. la mengaku sakit hati ketika melihat rumah yang dibangun dengan susah payah dijarah.
"Tidak ada sepeser pun uang dari DPR untuk membangun rumah itu. Rumah itu dibangun dengan keringat saya, dengan keringat suami saya, syuting dari pagi sampai pagi," kata dia.
Astrid pun menceritakan ia sempat berhadapan langsung dengan salah satu pelaku penjarahan dan menyampaikan kekecewaannya. "Saya bilang, kamu tahu enggak rumah itu dibangun dengan jerih payah kami?" kata dia.
Lebih lanjut Astrid dan suaminya mengaku selalu amanah dalam menyalurkan setiap bantuan kepada masyarakat. "Setiap bantuan dari pemerintah yang kami turunkan ke masyarakat, tidak kami potong sepeser pun karena kami tahu itu amanah," kata dia.
Rumah pasangan Uya-Astrid di kawasan Duren Sawit menjadi salah satu sasaran penjarahan. Kediaman anggota DPR lain yang dijarah yakni Ahmad Sahroni dan Eko Patrio.
Kemarahan publik terhadap Uya sendiri muncul setelah dia terekam ikut berjoget bersama sejumlah anggota DPR saat Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025. Aksi tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, terutama setelah ada rencana pengesahan berbagai tunjangan mewah bagi para anggota dewan.
Namun setelah demo besar-besaran, pimpinan DPR akhirnya mengumumkan pemangkasan nilai tunjangan anggota DPR sesuai 17+8 Tuntutan Rakyat. Tunjangan yang dihentikan sejak 31 Agustus 2025 termasuk tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan.
