2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Public Lecture bertajuk “Pengelolaan Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan pada Investasi Surat Berharga BPKH” di Auditorium Prof Dr Suwito, MA – Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, digelar Kamis, 11 September 2025.
Acara tersebut dihadiri berbagai narasumber terkemuka, termasuk Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia yang menyampaikan visi transformasi perhajian.
Selain itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai syariah di mana saat ini Menteri Haji dan Umrah hanya mengurus ibadah umat Islam sehingga tidak boleh ada korupsi dan kesalahan.
Direktur Sekolah Pascasarjana UIN menguraikan integrasi akademik dengan praktik serta kolaborasi. Anggota Badan Pelaksana BPKH yang membahas strategi pengelolaan dana haji, serta Ketua Komnas Haji/Dosen UIN yang memberikan perspektif hukum dan sosial.
Indra Gunawan, anggota Badan Pelaksana BPKH mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai satu-satunya Presiden RI yang kembali mengangkat jabatan menteri haji setelah dulu pernah ada Kabinet Dwikora I pada tahun 1965, yang awalnya bernama Menteri Urusan Haji. Jabatan ini dihapus pada 1966. Pada 2025, jabatan ini dibentuk kembali sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Artinya, di antara negara Muslim dunia hanya Presiden Prabowo dan Indonesialah yang memiliki atensi khusus dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah, dengan menunjuk Panglima Haji Kyai Gus Dr M Irfan Yusuf, cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari dan Wakil Menteri Dr Dahnil Azhar.
‘’BPKH siap bahu membahu mengurai dan mendukung Kementerian Haji sehingga masalah perhajian dengan biaya yang masih dirasa mahal (Rp 89 juta/jamaah pada 2025) dan durasi antrean panjang (25-49 tahun) dapat diatasi menuju haji dan umrah yang lebih mudah-murah,’’ katanya dalam keterangan, Jumat (12/9/2025).
Dari dana jamaah, BPKH telah memberikan diskon haji rerata setengah biaya (totalnya lebih dari Rp 40 triliun) bagi yang berangkat. Sementara yang antre sudah menerima Nilai Manfaat Virtual Account semacam SHU atau Dividen total Rp 18 triliun lebih.
Ke depan, jelas Indra, kolaborasi Danantara yang mengelola aset negara dan BPKH yang mengelola dana umat senilai Rp 172 triliun menjadi kunci strategis bagi lanskap investasi aset perhajian.
Dana ini layak dapat terobosan dengan dioptimalkan menjadi aset akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui pendekatan multi-years untuk efisiensi atau kepemilikan aset untuk efektivitas, memperkuat posisi Indonesia sebagai sentral hub ekosistem halal global.
Terobosan ini menjadikan Presiden Prabowo Subianto layak menjadi ketua liga atau duta haji internasional.
Pendaftaran haji dan umrah menggunakan fintech dan kanal ekosistem halal juga menjadi upaya transparansi, antrean dengan pola rekening individual dimana Undang Undang Penyelenggaraan Haji yang baru membuka setoran angsuran haji akan memberikan harapan persiapan haji yang lebih pasti.
BPKH yang dibentuk dengan UU terpisah yakni UU No, 34 tahun 2014, ujar Indra, telah menunjukkan independensi kinerja unggul dengan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali berturut-turut sejak 2018, mencerminkan tata kelola yang solid.
Return investasi dana haji mencapai 7 persen pada 2024, menghasilkan Rp 11,6 triliun dari Rp 172 triliun, dengan pendekatan berkelanjutan melalui investasi green (energi terbarukan), blue (ekonomi laut), dan orange (infrastruktur halal).
‘’Saat ini, ada 5,5 juta jamaah tunggu merupakan amanah dalam menunjukkan komitmen BPKH untuk dana haji yang aman, adil dan abadi,’’ kata Indra.
