WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan lembaganya akan melakukan refocusing atau mengatur ulang penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kebijakan tersebut bertujuan agar penerima manfaat tepat sasaran sekaligus efisiensi anggaran negara.
Pilihan editor: Benarkah 43 Juta Murid Mendukung MBG. Dari Mana Datanya?
"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," kata Arumsari usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR pada Senin, 15 Juni 2026.
Pada tahun depan, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 270,2 triliun untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat. Namun, angka tersebut masih akan dievaluasi seiring proses pembenahan yang sedang dilakukan BGN.
BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya untuk menentukan kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan.
Kementerian Kesehatan, kata dia, telah memberikan masukan agar intervensi gizi diberikan kepada orang tua saat mengandung sampai anak pada seribu hari pertama usia kelahiran. Pada periode itu volume otak bisa maksimal. "Lalu sampai dengan dua tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya.”
BGN sedang mengkaji ulang kelompok penerima manfaat agar program pemerintah ini lebih tepat sasaran tanpa mengurangi tujuan utama peningkatan kualitas gizi masyarakat. "Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," ujarnya.
Salah satu langkah pengaturan ulang penerima manfaat, kata Arumsari, adalah menghapus kelompok siswa sekolah menengah atas (SMA) dari kalangan mampu sebagai prioritas penerima MBG. "Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya.
Arumsari menegaskan penataan ulang penerima MBG dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Selain penyesuaian penerima manfaat, BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG sebagai konsekuensi dari perubahan sasaran program.
Menurut Arumsari, penataan ulang dapur akan dilakukan setelah data penerima manfaat selesai diperbarui. Beberapa SPPG berpotensi digabung atau bahkan ditutup apabila hasil audit menunjukkan tidak layak beroperasi.
BGN juga memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara operasional program di sekolah dan melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk validasi data penerima manfaat serta evaluasi kualitas dapur.
"Kami akan setop semua, kami akan update semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kami sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Arumsari.
Selain itu, BGN akan menyisir berbagai pos anggaran 2026 dan memaksimalkan penggunaan aset yang telah dibeli pada 2025, termasuk sarana pendukung operasional dan teknologi informasi.
Meski demikian, Arumsari menegaskan seluruh proses efisiensi dan refocusing masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final karena masih harus dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Kami masih akan terus membahas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ujarnya.
