3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menempatkan dana hingga Rp200 triliun di perbankan nasional. Corporate Secretary & Communication BSI Wisnu Sunandar menilai kebijakan ini dapat memperkuat likuiditas di tengah kondisi pasar yang ketat.
“Kami mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menempatkan dana di perbankan. Hal ini dapat memperkuat likuiditas di tengah market yang sangat ketat,” ujarnya kepada Republika, Jumat (12/9/2025).
Wisnu menambahkan, dana tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan melalui bank. “Sebagai bank yang juga mendapat amanah mendukung program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, tentu dana ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan melalui bank sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan kinerja BSI sejauh ini solid dan berkelanjutan. “Sejauh ini kinerja BSI solid dan sustain. Hingga Mei 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan doubel digit,” kata Wisnu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah berencana memindahkan Rp200 triliun dari total simpanan Rp430 triliun di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan. Langkah ini, menurutnya, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang lebih luas.
“Dari Rp430 triliun, saya pindahkan Rp200 triliun ke sistem perbankan agar bisa menyebar di sistem dan ekonomi bisa tumbuh,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
Ia menegaskan penempatan dana dilakukan dalam bentuk rekening pemerintah di bank-bank umum. Meski tidak disalurkan secara langsung, Purbaya optimistis dana itu tidak akan mengendap. “Bank pasti punya cost, sehingga mereka akan mencari return yang lebih tinggi dari cost itu. Dari situlah kredit akan mulai tumbuh,” jelasnya.
Menurut Purbaya, sistem keuangan selama setahun terakhir dinilai cukup kering sehingga perputaran uang melemah dan masyarakat sulit mendapat pekerjaan. “Begitu saya masuk ke Kemenkeu, saya lihat sistem finansial kita agak kering. Satu tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan antara moneter dan fiskal,” tegasnya.
Ia memastikan kebijakan ini akan terus dievaluasi. “Ini percobaan pertama. Akan berlanjut sampai terlihat dampak signifikan di sistem. Saya juga akan bicara dengan Gubernur BI agar mendukung kebijakan ini,” katanya.
Purbaya meminta Bank Indonesia tidak langsung menyerap kembali likuiditas tersebut melalui instrumen moneter. “Kalau dana itu masuk ke sistem, saya sudah minta ke bank sentral jangan diserap kembali,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi fiskal dan moneter. “Biar pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan moneter cukup mendukung. Kalau keduanya selaras, ekonomi bisa hidup kembali. Itulah sinergi antara fiskal dan moneter,” jelasnya.
